Pintasan.co, Luwu Timur – Dalam rangka memperkuat arah kebijakan dan strategi pengelolaan kependudukan yang terpadu serta berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) menyelenggarakan Sosialisasi Penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) 2025–2029.
Kegiatan ini dibuka oleh Plt. Kepala DPPKB Luwu Timur, I Nengah Sudiasa, di Aula Wisma Trans Malili pada Senin (20/10/2025), dan dirangkaikan dengan pembentukan Tim Penyusun PJPK Kabupaten Luwu Timur, seperti dilansir dari chaneltipikor.com.
Acara tersebut menghadirkan Sekretaris Bapperida Luwu Timur, Dr. Syaifullah, dan perwakilan BKKBN Provinsi Sulsel, Dr. Irvan Roberto, sebagai narasumber, dengan Sekretaris Dinas Kesehatan, Andi Tulleng, bertindak sebagai moderator.
Turut hadir pula sejumlah perwakilan OPD serta para camat dari berbagai wilayah di Luwu Timur.
Menurut I Nengah Sudiasa, penyusunan PJPK bertujuan menyatukan persepsi serta memperkuat koordinasi lintas sektor dalam penanganan isu kependudukan agar pelaksanaannya lebih terarah dan berkesinambungan.
“Peta jalan ini diharapkan menjadi pedoman sistematis dan berkelanjutan yang memperhatikan karakteristik daerah di bidang kependudukan,” ujarnya, dikutip dari chaneltipikor.com.
Ia menambahkan bahwa dokumen PJPK merupakan turunan dari Grand Desain Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang berfungsi sebagai acuan utama dalam penyusunan kebijakan lintas sektor, sejalan dengan visi pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.
Lebih lanjut dijelaskan, sasaran pembangunan kependudukan periode 2025–2029 akan mencakup lima aspek penting, yakni pengelolaan kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan mobilitas penduduk, serta penguatan administrasi kependudukan.
PJPK yang dirancang untuk jangka waktu lima tahun ini juga akan menjadi acuan utama bagi perangkat daerah dalam penyusunan berbagai dokumen strategis seperti RPJMD, Renstra, RKPD, dan Renja agar kebijakan kependudukan selaras dengan arah pembangunan daerah.
Di akhir kegiatan, I Nengah berharap seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan dapat berpartisipasi aktif serta memberikan kontribusi nyata dalam proses penyusunan peta jalan tersebut.
