Pintasan.co, Bandung – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung berkomitmen untuk terus memperkuat integritas Aparatur Sipil Negara (ASN) serta meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Hal tersebut disampaikan Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, dalam Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Melalui Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang digelar pada Selasa, 21 Oktober 2025.
Farhan mengakui bahwa meski capaian Pemkot Bandung dalam penilaian Monitoring Center for Prevention (MCP) dan Survei Penilaian Integritas (SPI) menunjukkan hasil positif, masih terdapat sejumlah aspek yang perlu diperbaiki.
“Skor MCP kita sudah mencapai 90, tapi SPI masih berada di angka 69. Artinya kita belum sepenuhnya sehat dalam tata kelola pemerintahan. Godaan untuk melakukan penyimpangan itu selalu ada, tetapi tanggung jawab kita adalah memastikan peluang itu jangan sampai menjadi kenyataan,” ujar Farhan.
Ia menegaskan pentingnya membangun budaya kerja berintegritas di seluruh lini birokrasi sebagai benteng utama dalam mencegah korupsi maupun penyalahgunaan wewenang.
“Integritas harus menjadi kebiasaan, bukan hanya slogan. Dengan integritas, sistem tata kelola yang kita bangun akan lebih kuat dan dipercaya publik,” tambahnya.
Rapat koordinasi tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkot Bandung bersama KPK untuk memperkuat sistem pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan daerah, peningkatan pengawasan internal, serta penguatan komitmen etika ASN.
