Pintasan.co, Semarang – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus berupaya mempercepat realisasi Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dalam rangka mendukung target nasional pembangunan 3 juta rumah. Upaya itu ditandai dengan digelarnya rapat koordinasi di Gedung Gradika Bakti Praja, Jalan Pahlawan Nomor 9, Semarang, Kamis (25/9/2025).
Rakor dipimpin langsung Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, didampingi Sekretaris Daerah Sumarno, Asisten Ekonomi Pembangunan Sujarwanto Dwiatmoko, serta Kepala Disperakim Jateng Boedyo Dharmawan. Hadir pula para kepala daerah atau perwakilan dari 35 kabupaten/kota, perbankan, serta pengembang.
Gubernur Ahmad Luthfi menekankan, percepatan program perumahan menjadi kebutuhan mendesak. Berdasarkan data Pemprov Jateng, hingga kini masih terdapat kekurangan rumah atau backlog sekitar 1,357 juta unit.
“Program pemerintah 3 juta rumah yang harus kita akselerasi di Jawa Tengah, tentu dengan kebutuhan backlog di wilayah kita. Di Jawa Tengah itu masih kekurangan hampir Rp1.357.000 rumah backlog yang harus kita siapkan,” ujar Luthfi seusai rakor.
Ia menambahkan, sejumlah kendala perlu segera diurai bersama, baik terkait lambannya proses perizinan maupun keterlambatan penyediaan sarana-prasarana dasar, seperti air bersih dari PDAM dan sambungan listrik PLN.
“Kita tadi rapat bersama untuk memecahkan permasalahan. Prinsip dengan cara kita rapat bersama ini akan melakukan suatu kolaborasi dengan para bupati/wali kota berikut problemnya kita selesaikan bersama. Sehingga capaian dari 3 juta rumah di wilayah kita bisa kita akselerasi sebagian arahan dari pemerintah, dalam hal ini adalah Kementerian Perumahan,” terangnya.
Lebih lanjut, Luthfi menegaskan Pemprov Jateng mendorong pelayanan perizinan dipersingkat maksimal 10 hari kerja, termasuk proses pemecahan sertifikat di Badan Pertanahan Nasional (BPN).
“Hal ini agar pengembang bisa bergerak cepat, sehingga masyarakat segera memperoleh rumah layak huni,” jelasnya.
Sebagai tindak lanjut, hasil rakor akan dituangkan dalam surat edaran Gubernur kepada bupati/wali kota dan pengembang. Pemprov berharap langkah ini mempercepat distribusi rumah layak huni sekaligus mendukung target pemerintah pusat.
Di sisi lain, perbankan juga menyatakan komitmennya dalam mendukung program ini. Direktur Utama Bank Jateng Irianto Harko Saputro menjelaskan, pihaknya memberikan berbagai kemudahan terkait KPR FLPP.
“Ada bantuan Rp4 juta yang subsidi untuk DP, itu selama 20 tahun mengangsurnya Rp1 juta,” ungkapnya.
FLPP sendiri merupakan skema kredit pemilikan rumah (KPR) yang diluncurkan sejak 2021, dengan sejumlah kemudahan bagi masyarakat, mulai dari uang muka ringan, pembebasan biaya premi asuransi, cicilan terjangkau, hingga bunga maksimal lima persen.
