Pintasan.co, Makassar – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyatakan kesiapan penuh dalam menyukseskan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menjadi salah satu prioritas utama Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah Sulsel, Jufri Rahman, usai mengikuti Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi APBD 2025 yang digelar secara daring dan dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada Kamis, 8 Mei 2025.
“Dari 24 kabupaten/kota, saat ini sudah ada 20 daerah yang menetapkan masing-masing tiga titik lokasi untuk dapur MBG. Semua menggunakan aset milik pemerintah provinsi. Sementara empat kabupaten/kota lainnya masih dalam proses finalisasi,” terang Jufri.
Dalam pertemuan itu, Mendagri Tito kembali mengingatkan seluruh kepala daerah agar mempercepat implementasi program-program unggulan pemerintah pusat, termasuk MBG dan Sekolah Rakyat.
Ia meminta pemda untuk memanfaatkan aset lahan yang dikelola daerah sebagai lokasi pembangunan dapur MBG.
“Saya melihat Plt Kepala BKAD telah mengambil langkah nyata di lapangan, terutama untuk wilayah yang belum melaporkan kesiapan lokasi dapur MBG,” tambah Jufri, menanggapi instruksi Mendagri.
Rapat koordinasi ini bertujuan mendorong percepatan belanja dan pendapatan daerah dalam APBD 2025, sebagai bagian dari strategi peningkatan pertumbuhan ekonomi, pembangunan daerah, layanan publik, dan kesejahteraan masyarakat.
Dalam arahannya, Mendagri Tito menegaskan bahwa dukungan dari pemerintah daerah sangat penting untuk merealisasikan program prioritas nasional.
“Kita harapkan program Makan Bergizi Gratis bisa segera berjalan karena menyentuh langsung kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya percepatan belanja dan pendapatan daerah demi menjaga arus ekonomi, baik di tingkat provinsi maupun nasional.
Berdasarkan data yang disampaikan, Provinsi Sulsel telah mencatat realisasi pendapatan 29,11 persen dari APBD 2025 dan berada di peringkat ke-6 nasional, sementara realisasi belanja mencapai 17,65 persen, menjadikan Sulsel masuk 10 besar provinsi dengan serapan anggaran tertinggi.
Menanggapi hal ini, Pemprov Sulsel menyambut positif arahan pemerintah pusat dan menegaskan kesiapannya untuk berperan aktif dalam mendukung keberhasilan program-program nasional demi kemajuan masyarakat Sulawesi Selatan.
