Pintasan.co, Jakarta – Pentagon telah memulai penyelidikan dengan menggunakan uji poligraf untuk melacak sumber dugaan kebocoran data, setelah miliarder AS Elon Musk mengkritik pejabat yang diduga menyebarkan “informasi palsu” terkait hubungan militernya, demikian dilaporkan Bloomberg pada Sabtu (22/3).
Penyelidikan ini dimulai setelah Joe Kasper, Kepala Staf Menteri Pertahanan Pete Hegseth, meminta dilakukan investigasi atas “pengungkapan tidak sah” terhadap informasi sensitif yang berkaitan dengan keamanan nasional.
Kasper juga mendesak agar pihak yang bertanggung jawab dihadapkan ke jalur hukum dan dikenakan tuntutan pidana.
“Investigasi mengenai kebocoran ini akan segera dimulai dan laporan akan diserahkan kepada Menteri Pertahanan. Laporan tersebut akan mencakup catatan lengkap mengenai pengungkapan informasi yang tidak sah di dalam Departemen Pertahanan, serta rekomendasi untuk meningkatkan upaya pencegahan kebocoran serupa di masa depan,” tulis Kasper dalam memo internal yang diterbitkan Jumat malam.
Musk, yang perusahaannya memiliki kontrak pertahanan bernilai miliaran dolar, mengunjungi Pentagon pada Jumat (21/3) untuk membahas efisiensi biaya dan inovasi.
Namun, kontroversi muncul sebelum kedatangannya, setelah The New York Times melaporkan bahwa Musk dijadwalkan menerima pengarahan rahasia tingkat tinggi mengenai strategi militer AS menghadapi potensi konflik dengan China.
Mengutip beberapa sumber, media tersebut mengungkapkan kekhawatiran mengenai akses Musk terhadap materi rahasia, mengingat hubungan bisnisnya yang luas serta pernyataan sebelumnya tentang Beijing, termasuk klaimnya bahwa Taiwan adalah bagian dari China.
Meski demikian, Presiden Donald Trump dan Menteri Pertahanan Hegseth membantah adanya rencana memberikan akses intelijen tingkat tinggi kepada Musk.
Di tengah perhatian yang meningkat, Musk menggunakan platform media sosial X untuk menyerukan tindakan hukum terhadap pejabat Pentagon yang disebutnya telah membocorkan informasi yang menyesatkan kepada media.
