Pintasan.co, Jakarta – Presiden RI Prabowo Subianto secara resmi melantik 53 anggota Kabinet Merah Putih untuk masa jabatan 2024-2029 pada Senin, 21 Oktober 2024.
Jumlah ini menjadikan Indonesia sebagai negara demokrasi dengan kabinet terbanyak di dunia.
Mayoritas negara demokrasi dengan jumlah penduduk besar memang berasal dari Asia, termasuk Indonesia dan India.
Berdasarkan pantauan CNBC Indonesia, Indonesia memiliki jumlah menteri terbanyak, yaitu 53 anggota kabinet.
Dari jumlah tersebut, 48 adalah menteri dan lima lainnya adalah pejabat yang tidak berada di bawah kementerian koordinator. Rinciannya, tujuh di antara 48 menteri ini menjabat sebagai menteri koordinator, sedangkan 41 sisanya sebagai menteri.
Di posisi kedua, Brasil memiliki 37 anggota kabinet. Presiden Luiz Inácio Lula da Silva melantik kabinetnya pada 1 Januari 2023, dalam upacara di Istana Planalto, yang disertai penandatanganan 13 dokumen, termasuk dekrit dan tindakan sementara.
Selanjutnya, Thailand menduduki posisi ketiga dengan 35 anggota kabinet di bawah Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra, yang mulai menjabat pada 16 Agustus setelah menggantikan Srettha Thavisin.
Shinawatra merupakan pemimpin Partai Pheu Thai, yang mengambil alih pemerintahan setelah pemilu. Pembentukan kabinet baru ini terjadi karena anggota Senat konservatif menolak kandidat dari Partai Move Forward yang progresif, meskipun partai tersebut memenangkan kursi terbanyak.
Di urutan berikutnya, Afrika Selatan memiliki 32 anggota kabinet. Presiden Cyril Ramaphosa membentuk kabinet dalam pemerintahan persatuan nasional setelah negosiasi panjang yang sempat menunda terbentuknya koalisi.
Menurut Al Jazeera, kabinet ini terdiri dari 20 posisi untuk anggota ANC (African National Congress), enam untuk Aliansi Demokratik, dan sisanya untuk partai koalisi kecil lainnya.
Amerika Serikat memiliki total 25 anggota kabinet, yang terdiri dari 15 menteri yang memimpin berbagai departemen, seperti Pertanian, Pertahanan, dan Pendidikan.
Selain itu, ada sembilan anggota non-kepala departemen, termasuk Kepala Staf Gedung Putih, Duta Besar untuk PBB, dan Direktur Intelijen Nasional, serta Wakil Presiden AS.
