Pintasan.co, Makassar – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel), Andi Basmal, bersama Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Provinsi Sulsel, Sri Rahayu Usmi, mengadakan pertemuan untuk membahas rencana kerjasama dalam pembentukan Desa Sadar Hukum (DSH).
Pembahasan ini dilakukan setelah mereka bertemu di Kantor Wilayah Kemenkum Sulsel pada Sabtu, 1 Maret 2025.
Andi Basmal mengungkapkan bahwa pembentukan DSH di seluruh desa di Sulawesi Selatan menjadi langkah penting untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
“Kami telah berdiskusi mengenai rencana pembentukan DSH di setiap desa di Sulsel untuk memperkenalkan pentingnya kesadaran hukum,” kata Andi Basmal.
Ia menambahkan bahwa dengan kesadaran hukum yang tinggi, masyarakat akan lebih paham mengenai hak dan kewajibannya serta dapat menyelesaikan permasalahan hukum secara damai dan adil.
Lebih lanjut, Andi Basmal menjelaskan bahwa DSH juga bertujuan untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai negara hukum, di mana setiap warga negara diharapkan untuk memahami dan menghormati hukum yang berlaku.
Sri Rahayu Usmi, Ketua APDESI Sulsel, menyambut baik rencana tersebut dan menganggapnya sebagai upaya untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada di desa.
“Kami ingin agar masyarakat desa memiliki kesadaran hukum yang tinggi, memahami hak dan kewajiban mereka, serta memiliki akses untuk mendapatkan pendampingan hukum,” ungkap Ayu.
Selain mendukung pembentukan Desa Sadar Hukum, APDESI juga berkomitmen untuk membantu mensukseskan berbagai program Kementerian Hukum, khususnya di wilayah Sulsel.
Menurut Ayu, pemahaman hukum yang baik akan menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan berkeadilan bagi masyarakat desa.
Hadir dalam pertemuan ini Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Heny Widyawati, Penyuluh Hukum Ahli Madya Kanwil Kemenkum Sulsel Puguh Wiyono, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Kanwil Kemenkum Sulsel Muhammad Abdi, Penyuluh Hukum Ahli Muda Kanwil Kemenkum Sulsel Nasruddin, serta perwakilan dari APDESI Sulsel.
