Pintasan.co, Jakarta – Pemerintah Provinsi Jakarta sedang mengkaji terkait penerapan pembayaran gas 3 kg dengan menggunakan quick response code Indonesian standard (QRIS) supaya penyaluran subsidi tepat sasaran.
Teguh Setyabudi Penjabat Gubernur Jakarta mengatakan bahwa rencana tersebut memerlukan persiapan yang matang.
“Tidak sekonyong-konyong juga pastinya, tidak langsung sat-set, ada tahapan-tahapannya. Jangan sampai kebijakan seakan-akan langsung instan seperti membalikkan telapak tangan,” ujar Teguh Setyabudi Penjabat Gubernur Jakarta di Balai Kota Jakarta, Selasa (11/2/2025).
Menurut dia, sebelum kebijakan tersebut diterapkan, maka pemerintah perlu melakukan edukasi dan sosialisasi pada masyarakat. Bahkan, memastikan kesiapan sistem pembayaran supaya berjalan dengan optimal.
Sementara sebelumnya, Plt Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah DKI Jakarta Suharini Eliawati menuturkan rencana sistem QRIS masih dikaji.
Bahkan, kata dia, sistem QR code ini hanya diperuntukkan bagi warga Jakarta yang membeli gas bersubsidi di agen atau pangkalan.
“Ini masih dalam pembahasan. Kajian kita secara holistik, kita mencoba kira-kira yang paling gampang di masyarakat dan pengawasan kita lebih baik lagi tentu itu yang akan kita pakai. Salah satunya yang sekarang ini kira-kira kalau pakai QRIS, penjualannya tentu lebih mudah ditelusuri,” ujarnya
