Pintasan.co, Jakarta – Presiden RI Prabowo Subianto menginstruksikan percepatan program hilirisasi komoditas sebagai langkah strategis dalam memperkuat pengelolaan kekayaan alam nasional. Kebijakan ini akan diperkuat dengan penambahan 13 proyek hilirisasi baru yang nilai investasinya diproyeksikan mencapai sekitar Rp239 triliun.
Instruksi tersebut disampaikan dalam rapat terbatas yang digelar di Hambalang, Rabu (25/03/2026), sebagaimana diungkapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia usai mengikuti pertemuan bersama Presiden.
Dalam rapat tersebut, Bahlil melaporkan perkembangan program hilirisasi nasional secara menyeluruh, sekaligus memaparkan rencana penambahan proyek baru yang saat ini tengah dalam tahap finalisasi.
“Kita tambah lagi ada 13 item hilirisasi yang total investasinya kurang lebih sekitar Rp239 triliun, dan akan kita bahas finalisasi,” ujar Bahlil.
Menurutnya, proyek-proyek tersebut merupakan bagian dari upaya lanjutan pemerintah dalam meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri, serta memperkuat struktur industri nasional agar lebih kompetitif di tingkat global.
Selain itu, pemerintah sebelumnya juga telah menjalankan tahap awal hilirisasi yang mencakup 20 proyek. Sebagian dari proyek tersebut telah memasuki tahap peletakan batu pertama (groundbreaking), sementara sisanya dijadwalkan segera memulai konstruksi dalam waktu dekat.
“Tahap pertama yang 20 item, sebagian sudah di-groundbreaking, dan sebagian lagi bulan depan sudah akan dilakukan groundbreaking,” jelasnya.
Program hilirisasi ini dinilai menjadi salah satu prioritas utama pemerintahan Presiden Prabowo dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis industri, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap ekspor bahan mentah.
Tak hanya fokus pada hilirisasi, rapat tersebut juga membahas pengembangan sektor energi nasional, khususnya dalam upaya memperkuat ketahanan dan swasembada energi.
Bahlil menyebutkan bahwa Presiden Prabowo menginstruksikan optimalisasi seluruh potensi energi domestik, termasuk pengembangan bioetanol, biodiesel berbasis minyak kelapa sawit (CPO), serta percepatan transisi menuju energi baru dan terbarukan (EBT).
“Bapak Presiden memerintahkan untuk mengoptimalkan seluruh potensi energi yang ada di kita, baik itu etanol, biodiesel dari CPO, termasuk bagaimana mendorong transisi energi melalui energi baru terbarukan,” ungkapnya.
Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mendukung agenda pembangunan berkelanjutan.
Dengan kombinasi antara percepatan hilirisasi dan pengembangan energi alternatif, pemerintah optimistis dapat meningkatkan daya saing ekonomi nasional serta menciptakan nilai tambah yang lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia.
