Pintasan.co, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto berencana untuk mengumpulkan kepala daerah terpilih dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 untuk mengikuti retret.
Rencana ini disampaikan oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, setelah pertemuan dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (10/1/2025).
Sebelumnya, retret serupa pernah diadakan pada Oktober 2024, yang melibatkan para menteri, wakil menteri, kepala badan, dan utusan khusus presiden di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah.
“Keinginan Presiden adalah untuk mengumpulkan seluruh kepala daerah, seperti yang dilakukan sebelumnya dengan para menteri, wakil menteri, dan kepala badan di Magelang,” kata Yusril.
Namun, ia mengungkapkan bahwa waktu pelaksanaan retret tersebut belum ditentukan.
Mengenai tempat pelaksanaan, Yusril juga belum dapat memastikan apakah retret akan dilakukan di Akademi Militer Magelang seperti sebelumnya.
“Rencananya memang seperti itu, para kepala daerah akan dikumpulkan di satu tempat. Tapi masih belum tahu apakah di Magelang atau di tempat lain,” jelasnya.
Yusril menjelaskan bahwa tujuan dari retret ini adalah untuk menyelaraskan pandangan antara pemerintah pusat dan daerah.
Dia menambahkan bahwa penting untuk ada keselarasan antara program yang dijalankan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar target-target yang ditetapkan Presiden Prabowo dapat tercapai.
“Perlu sinkronisasi antara program pusat dan daerah agar pemerintah daerah dapat melaksanakan program-program pusat dengan baik,” ujarnya.
Selain itu, Yusril juga mengungkapkan bahwa pemerintah tengah mendiskusikan apakah pelantikan kepala daerah akan dilakukan secara serentak atau bertahap, mengingat masih adanya sengketa Pilkada yang sedang diproses di Mahkamah Konstitusi (MK).
Yusril mengatakan, pemerintah sedang mencari solusi agar kepala daerah yang tidak terlibat sengketa di MK dapat dilantik lebih dulu.
“Kami akan berkoordinasi dengan MK dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk mencari solusi teknis. Apakah pelantikan bisa dilakukan serentak setelah semua sengketa selesai, atau yang tidak bersengketa bisa dilantik lebih dulu,” tambah Yusril.
Ia juga berencana untuk berkonsultasi lebih lanjut dengan Mendagri dan MK untuk memecahkan masalah teknis ini agar proses pelantikan berjalan lancar tanpa hambatan.
