Pintasan.co, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas (ratas) dengan sejumlah menteri dan pimpinan badan usaha energi pada Rabu (30/10/2024) guna membahas kebijakan subsidi energi.

Hadir dalam rapat tersebut antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati, dan Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo.

Rapat ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memperjelas arahan terkait subsidi yang lebih tepat sasaran.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo memberikan arahan khusus untuk memastikan subsidi energi dapat diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

“Tadi kami membahas arahan Presiden untuk mengkaji dan mempertajam skema subsidi agar lebih tepat sasaran, tepat penerima, dan tepat alokasi,” ujar Hasan dalam keterangan persnya.

Hasan juga menyebutkan bahwa pemerintah tengah memperkuat data penerima subsidi agar lebih akurat. “Rencananya, subsidi akan diarahkan langsung kepada penerima yang memenuhi kriteria. Jadi, fokusnya agar subsidi ini diterima oleh orang-orang yang berhak,” jelasnya.

Meski begitu, Hasan belum bisa memberikan rincian lebih lanjut mengenai besaran subsidi maupun mekanisme teknisnya.

Ia hanya mengonfirmasi bahwa pemerintah, melalui Badan Pusat Statistik (BPS), sedang melakukan sinkronisasi data agar penyaluran subsidi dapat dilakukan dengan tepat.

Dalam pidato perdananya sebagai Presiden RI, Prabowo sempat menyampaikan niatnya untuk mereformasi skema subsidi, terutama subsidi energi seperti BBM, dengan mekanisme penyaluran langsung ke keluarga penerima yang berhak.

Ia menegaskan pentingnya teknologi digital untuk memastikan bahwa bantuan benar-benar sampai kepada rakyat yang membutuhkan.

“Semua subsidi, bantuan kepada rakyat kita yang masih dalam kesulitan harus sampai kepada mereka yang membutuhkan. Kita harus berani mengkaji, dan jika diperlukan, mengubah skema subsidi agar langsung ke keluarga-keluarga yang berhak, dengan bantuan teknologi digital,” ujar Prabowo dalam pidato pelantikannya di Gedung DPR/MPR, Minggu (20/10/2024).

Pemerintah kini memiliki waktu dua minggu untuk menyiapkan kajian akhir terkait skema baru subsidi energi ini.

Baca Juga :  Prabowo Tawarkan Investasi Rp 9.480 Triliun untuk Hilirisasi 26 Komoditas Indonesia di APEC 2024