Pintasan.co, Jakarta – Pramono Anung, Gubernur Jakarta, menginstruksikan Dinas Pendidikan DKI Jakarta agar segera menindaklanjuti temuan KPK terkait mundurnya pembangunan beberapa gedung sekolah, termasuk SD di Jakarta.
“Saya sudah bicara dengan Kepala Dinas Pendidikan (DKI Jakarta) yang baru supaya memberikan atensi terhadap apa yang menjadi temuan KPK,” ujar Pramono Anung di Jakarta dilansir dari Antara, Senin (26/5/2025).
“Beberapa SD yang pembangunannya mengalami kemunduran karena pasti ada sesuatu. Harusnya kan bulan April, bulan Mei ini selesai. Ada yang Desember, ada yang April,” sambungnya.
Pramono menegaskan akan menindaklanjuti semua temuan, baik dari KPK maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Temuan KPK atau penegak hukum lainnya, kami akan tindaklanjuti,” ucapnya.
KPK, melalui situs resminya, mengungkapkan penemuan deviasi sebesar minus 31% dalam proyek pembangunan sekolah di DKI Jakarta. Proyek ini merupakan bagian dari enam paket pembangunan sekolah yang berada di bawah tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pendidikan DKI Jakarta.
Proyek yang terlambat tersebut antara lain yaitu pembangunan gedung SDN 01 dan 02 Cikini, gedung Kelompok Bermain Negeri (KBN) 29 Cempaka Baru, Pusat Kegiatan Belajar Mengajar Negeri (PKBMN) 29 Cempaka Baru, dan SDN Karang Anyar 01/02/05/06/08.
Sedangkan, dua proyek yang telah selesai dan diserahterimakan pada 9 April 2025 yakni SDN Kampung Bali 01, SDN Pasar Baru 01/03/05 serta TK Negeri Sawah Besar.
Proyek yang semula ditargetkan selesai pada 31 Desember 2024 ini mengalami penundaan. Dinas Pendidikan memberikan perpanjangan waktu kepada penyedia jasa, sehingga jadwal serah terima mundur menjadi 3 Mei 2025. Setelah adendum ketujuh diajukan, penyelesaiannya kembali mundur hingga 22 Juni 2025.
