Pintasan.co, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, mengungkapkan bahwa biaya untuk pelaksanaan operasi modifikasi cuaca guna mengatasi banjir di Bekasi cukup tinggi.
Oleh karena itu, Pratikno mengimbau pemerintah daerah (pemda) untuk berperan aktif dalam membantu pendanaan operasi tersebut.
“Pendanaan menjadi perhatian, karena biaya satu kali operasi bisa mencapai Rp 200 juta hingga Rp 300 juta,” jelas Pratikno dalam rapat penanganan banjir, yang disiarkan oleh Kompas TV pada Kamis (6/3/2025).
Pratikno juga menambahkan bahwa pada perayaan Natal dan Tahun Baru lalu, pihaknya telah mengajak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta untuk turut berkontribusi dalam pendanaan operasi modifikasi cuaca tersebut.
Curah hujan diperkirakan masih akan tinggi pada periode 11-20 Maret mendatang, sehingga operasi modifikasi cuaca akan terus dilanjutkan.
Pratikno meminta semua pemerintah daerah yang terlibat untuk bersama-sama mendukung pendanaan operasi ini.
“Kita perlu saling bahu-membahu dalam pendanaan untuk menjalankan operasi modifikasi cuaca dengan volume yang lebih besar,” ungkapnya.
Ia menambahkan, pemerintah pusat, bersama dengan BNPB dan Kementerian Keuangan, akan terus berusaha semaksimal mungkin untuk mendukung pelaksanaan operasi ini.
Pratikno menekankan pentingnya pelaksanaan operasi modifikasi cuaca yang lebih besar untuk mencegah potensi banjir besar di Bekasi dan daerah sekitarnya.
“Jangan sampai terlambat, karena jika sudah terlambat, bencana sudah tidak bisa dihindari,” tegasnya.
Sebelumnya, BNPB telah memulai pelaksanaan operasi modifikasi cuaca pada 4 Maret 2025 hingga 8 Maret 2025, untuk mitigasi dan pengurangan risiko di hulu.
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, mengonfirmasi bahwa berdasarkan analisis BMKG, hujan deras diperkirakan akan kembali terjadi pada 11-20 Maret.
Oleh karena itu, BMKG bersama BNPB akan melanjutkan operasi modifikasi cuaca untuk mengurangi potensi bencana dari sumber hulu.
