Pintasan.co, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui alokasi anggaran sebesar Rp 48,8 triliun untuk melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Keputusan tersebut diambil setelah Presiden menggelar rapat dengan sejumlah menteri di Istana pada hari Selasa, 21 Januari 2025.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengungkapkan bahwa anggaran tersebut akan digunakan untuk tahap kedua pembangunan IKN.
AHY menegaskan bahwa alokasi dana sebesar Rp48,8 triliun ini akan dibagi ke dalam beberapa tahap, dengan fokus utama pada pembangunan gedung-gedung untuk lembaga legislatif dan yudikatif.
“Kami akan melakukan penyesuaian pembangunan IKN sesuai dengan anggaran yang tersedia. Tentu akan ada evaluasi terhadap rencana yang telah disusun pada masa pemerintahan Presiden Jokowi, dan kami akan menyesuaikan beberapa aspek teknis. Setelah itu, kami berharap pembangunan bisa berjalan sesuai target,” kata AHY dalam konferensi pers di Kantor Presiden.
Sebelumnya, Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, mengungkapkan bahwa pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) sudah hampir selesai, dengan semua gedung kementerian, kecuali kementerian koordinator 2, telah rampung.
Basuki juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo menargetkan pembangunan tahap berikutnya selesai pada akhir masa jabatannya.
“Kami telah menyiapkan sarana dan prasarana di Ibu Kota Nusantara. Presiden telah memberikan arahan untuk memulai kegiatan eksekutif, legislatif, dan yudikatif di IKN pada tahun 2028. Mulai Januari 2025, kami akan mulai memetakan lokasi untuk pembangunan jalan,” jelas Basuki dalam siaran pers yang diterbitkan pada Jumat, 17 Januari 2025.
