Pintasan.co, Jakarta – Pemerintah terus berupaya mencapai keuangan inklusif bagi seluruh masyarakat dengan memperluas akses dan peluang dalam sektor ekonomi guna mewujudkan pembangunan ekonomi yang merata.
Untuk itu, Pemerintah telah mengembangkan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI), yang bertujuan untuk memperbaiki akses masyarakat ke layanan keuangan formal, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi ketimpangan sosial.
Sebagai bagian dari implementasi strategi tersebut, Pemerintah juga membentuk Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) yang dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia.
Untuk memastikan inklusi keuangan tercapai dengan efektif melalui peningkatan literasi keuangan, Presiden Prabowo Subianto, pada Jumat (21/03), mengumpulkan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih, termasuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Sosial, Menteri Dalam Negeri, Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, serta Gubernur Bank Indonesia, Ketua OJK, Kepala LPS, Kepala BPS, dan Dirut Himbara di Istana Negara.
Laporan Inklusi Keuangan
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, yang juga merupakan Ketua Harian DNKI, mengungkapkan bahwa laporan terkait inklusi keuangan menunjukkan bahwa sekitar 89% orang Indonesia sudah memiliki fasilitas perbankan.
Meski beberapa daerah, seperti Maluku Utara dan Halmahera, masih memiliki tantangan dalam hal akses, pemerintah terus berupaya mendorong pembelajaran agar masyarakat lebih memahami cara memanfaatkan rekening dan risiko investasi.
BUMN pun diminta untuk mendukung literasi keuangan agar tingkat pengetahuan masyarakat dapat meningkat.
Selain itu, melalui kebijakan dan regulasi yang mendukung serta pemanfaatan infrastruktur Teknologi Informasi Keuangan, pemerintah berharap SNKI dapat digunakan di berbagai sektor, termasuk dalam pelayanan keuangan sektor pemerintah, seperti program elektronifikasi bantuan dan subsidi.
Ini juga selaras dengan kelompok sasaran inklusi keuangan, yang meliputi masyarakat berpenghasilan rendah, pelaku UMKM, pelajar, mahasiswa, pekerja migran, penyandang masalah kesejahteraan sosial, mantan napi, anak terlantar, disabilitas, masyarakat di daerah 3T, serta perempuan.
Airlangga juga menyampaikan bahwa berkat kolaborasi antar K/L anggota DNKI, tingkat inklusi keuangan pada 2023 telah mencapai 88,7% untuk penggunaan akun dan 76,3% untuk kepemilikan akun.
Pemerintah menargetkan penggunaan akun mencapai 91% pada 2025 dan 93% pada 2029.
Meskipun sudah menunjukkan kemajuan yang signifikan, dengan tingkat literasi keuangan yang meningkat dari 49,7% menjadi 65,4%, masih ada gap yang perlu diatasi, terutama antara masyarakat perkotaan (91,5%) dan pedesaan (84,8%).
Sebagai langkah lanjutan, pemerintah juga mengembangkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang mengintegrasikan data sosial dan ekonomi dari berbagai sumber untuk memberikan gambaran yang lebih akurat dan tepat sasaran.
Dengan DTSEN, pemerintah dapat memastikan bahwa bantuan sosial dan kebijakan lainnya dapat ditujukan secara tepat kepada masyarakat yang membutuhkan.
Sejumlah penerima manfaat seperti PKH, sembako, PIP, PBI JKN, Kartu Prakerja, subsidi listrik, dan debitur KUR telah tercatat dalam data ini, yang juga mendukung sistem pembayaran digital dan meningkatkan kepatuhan pajak.
DTSEN juga selaras dengan jumlah penduduk Indonesia, yang per 3 Februari 2025 tercatat sekitar 93 juta keluarga dan 285,5 juta jiwa.
