Pintasan.co, Makassar – Pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, diminta untuk lebih cermat dalam menghitung kemampuan fiskal daerah masing-masing.
Hal ini penting karena selain program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang membutuhkan alokasi anggaran, kini muncul program baru bernama Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG), yang juga memerlukan pendanaan.
Sebelumnya, pemerintah daerah telah diminta menyisihkan APBD untuk mendukung program MBG. Kini, mereka kembali diminta untuk mengalokasikan anggaran guna menyukseskan PKG.
Program ini menggunakan skema pembagian anggaran antara pemerintah pusat dan daerah untuk mendukung pelaksanaannya.
“Program PKG baru saja diluncurkan, dan ini merupakan bagian dari MBG yang diharapkan dapat berjalan secara bersamaan. Para wali kota dan bupati juga diminta untuk menyisihkan anggaran demi program ini,” ujar Prof. Fadjry Djufry saat berada di Kantor Gubernur Sulsel.
PKG dirancang sebagai pelengkap dari MBG, di mana pemerintah tidak hanya menjaga asupan makanan masyarakat tetapi juga memastikan kondisi kesehatan mereka.
Program ini akan mencakup berbagai kelompok usia, mulai dari balita, remaja, hingga lansia.
Prof. Fadjry menjelaskan bahwa pemerintah daerah sebenarnya tidak perlu khawatir mengenai alokasi anggaran untuk PKG.
Pasalnya, setiap daerah sudah memiliki anggaran khusus untuk kesehatan yang dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan program ini.
“Anggaran kesehatan yang sudah ada bisa dimanfaatkan untuk PKG. Program ini akan menyasar seluruh masyarakat dari berbagai kelompok umur,” tambahnya.
Sebagai bentuk komitmen, Pemprov Sulsel juga mulai menghitung kemampuan fiskal untuk mendukung pelaksanaan PKG.
Sebelumnya, Pemprov Sulsel telah mengumumkan alokasi anggaran untuk program MBG sebesar Rp 78 miliar.
Dalam pelaksanaan MBG, Pemprov Sulsel akan berkolaborasi dengan pemerintah pusat untuk memastikan program ini menjangkau seluruh sekolah.
Kepala Dinas Pendidikan Sulsel, Iqbal Nadjamuddin, menjelaskan bahwa pembagian sasaran akan dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih dengan program dari Badan Gizi Nasional.
“Untuk memastikan efektivitas dan menjangkau semua sekolah, sasaran program disesuaikan dengan sekolah yang belum dilayani oleh Badan Gizi Nasional. Dengan begitu, tidak akan ada duplikasi,” jelas Iqbal.
Selain itu, pemerintah kabupaten/kota di Sulsel juga akan turut berkontribusi melalui skema pembagian anggaran, yang diharapkan dapat mendukung keberhasilan program ini secara merata di seluruh wilayah.
