Pintasan.co, Yogyakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi oleh pemerintah pusat akan mulai dilaksanakan di DIY pada hari ini, Senin (13/1/2025).
Meskipun program unggulan dari pemerintahan Prabowo-Gibran ini telah resmi dimulai pekan lalu di beberapa daerah untuk wilayah DIY, pilot project sebelumnya telah dilakukan di Kabupaten Sleman dan Gunungkidul.
Pemda DIY menargetkan agar pelaksanaan program ini dapat dilakukan serentak di seluruh wilayah DIY mulai minggu kedua Januari 2025.
Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Beny Suharsono, mengungkapkan bahwa persiapan teknis dan logistik telah disiapkan guna memastikan kelancaran pelaksanaan program.
“Kami memastikan semua pihak di daerah siap mendukung pelaksanaan program ini. DIY berkomitmen mendukung keberhasilan program MBG dengan memanfaatkan sumber daya lokal, seperti koperasi ikan dan telur, untuk memenuhi kebutuhan logistik,” jelas Beny.
Program MBG ini dirancang untuk memberikan gizi yang optimal kepada siswa, dengan tujuan meningkatkan kesehatan mereka dan mendukung proses pembelajaran.
Pemerintah pusat akan bertanggung jawab langsung atas implementasi program, sementara pemerintah daerah berperan sebagai pendukung pelaksana.
Pemda DIY berharap program ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat yang besar bagi siswa di seluruh DIY.
Pemda DIY juga memastikan dukungannya terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas oleh pemerintah pusat.
Program ini bertujuan untuk memberikan gizi yang baik kepada siswa guna meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan di seluruh Indonesia.
Beny Suharsono menegaskan bahwa meskipun pelaksanaan program ini berada di bawah kewenangan pusat, pemerintah daerah tetap bertanggung jawab untuk memberikan dukungan penuh.
Beny juga menekankan betapa pentingnya peran daerah dalam memastikan kelancaran pelaksanaan program ini.
“Walaupun program ini dilaksanakan langsung oleh pemerintah pusat, daerah tidak boleh tinggal diam. Saya sudah meminta kepada kepala dinas untuk memastikan semua siswa menerima makan bergizi gratis,” ujar Beny.
Ia juga menekankan pentingnya untuk menghindari pergeseran fungsi dalam pelaksanaan program.
“Guru tidak boleh menjadi petugas program ini karena itu dapat menggeser fungsi utama mereka. Tugas dan struktur pelaksana harus jelas sejak awal,” tambahnya.
Beny menambahkan bahwa Pemda DIY, melalui Bappeda dan Disdikpora DIY, telah melakukan berbagai persiapan dan koordinasi dengan Badan Gizi Nasional serta Satuan Kerja (Satker) SPPG dalam rangka menyukseskan program ini.
“Anggaran program ini di DIY sudah disiapkan melalui APBD, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Untuk provinsi, anggarannya mencapai Rp42 miliar. Kami juga memastikan dukungan logistik, seperti penyediaan ikan dan telur melalui koperasi serta BUMDes,” kata Beny.
Pemerintah DIY bertekad mendukung sepenuhnya keberhasilan program MBG. Selain memastikan kesiapan logistik, pemerintah daerah juga akan terus menjalin koordinasi dengan Satker SPPG dan Badan Gizi Nasional.
“Yang terpenting, daerah siap kapan pun dibutuhkan. Program ini adalah langkah strategis dalam meningkatkan gizi siswa dan mendukung kualitas pendidikan,” tutup Beny.
