Pintasan.co, Jakarta – Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan akan melakukan langkah tegas dengan melakukan pembersihan menyeluruh di dua lembaga penting di bawah Kementerian Keuangan, yakni Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC).
Kebijakan ini diambil menyusul temuan indikasi keterlibatan sejumlah oknum dalam praktik penyelundupan barang ilegal.
“Kalau sektor riil ingin terlindungi, maka penyelundupan harus dihentikan. Siapa pun yang terlibat akan saya tindak. Dalam waktu dekat akan ada penangkapan besar-besaran,” tegas Purbaya dalam pernyataannya di Jakarta, Sabtu (16/10/2025).
Ia menyebutkan, pembersihan akan difokuskan terlebih dahulu pada sektor yang rawan praktik curang seperti rokok, tekstil, dan baja.
“Saya tidak akan berhenti sampai semuanya bersih. Tidak ada yang kebal hukum,” ujarnya dengan tegas.
Menurut Purbaya, penyelundupan tidak hanya merugikan penerimaan negara, tetapi juga mengancam daya saing industri dalam negeri.
Masuknya barang ilegal membuat produk lokal sulit bersaing dan mengurangi potensi penerimaan pajak nasional.
“Banyak laporan soal keterlibatan oknum Bea Cukai dalam arus masuk barang selundupan. Ini tidak bisa dibiarkan,” ungkapnya.
Ia mengaku telah memanggil sejumlah pejabat terkait dan menerima laporan bahwa beberapa pihak diduga melindungi kegiatan ilegal tersebut.
Purbaya menegaskan akan melaporkan langsung setiap keterlibatan pejabat tinggi kepada Presiden.
“Kalau yang terlibat lebih tinggi dari Dirjen Bea Cukai, saya akan laporkan langsung ke Presiden. Saya mendapat dukungan penuh dari beliau,” tegasnya.
Langkah tegas ini dinilai penting karena DJP dan DJBC merupakan tulang punggung penerimaan negara.
Hingga awal Oktober 2025, realisasi penerimaan pajak baru mencapai 62,4 persen dari target Rp2.189,3 triliun, sementara penerimaan Bea Cukai baru 73,4 persen dari target Rp301,59 triliun.
Purbaya menduga, rendahnya capaian tersebut salah satunya disebabkan oleh kebocoran akibat praktik ilegal.
Ia meyakini pemberantasan penyelundupan di sektor rokok, tekstil, dan baja akan berpengaruh besar terhadap peningkatan pendapatan negara serta kebangkitan industri nasional.
“Kalau kebocoran bisa ditutup, pajak naik, industri hidup, dan negara diuntungkan,” tandasnya.
Sebagai langkah lanjut, Kementerian Keuangan akan bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan mendalam terkait aliran barang ilegal dan dugaan perlindungan dari oknum aparat.
“Tidak ada kompromi. Kalau terbukti, langsung tangkap,” tutup Purbaya.
