Pintasan.co, Jakarta – Pergantian jabatan Menteri Keuangan dari Sri Mulyani Indrawati kepada Purbaya Yudhi Sadewa pada awal September 2025 sempat menyita perhatian publik.
Saat itu, Purbaya masih menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Memasuki awal masa tugasnya, Purbaya langsung menjadi sorotan lantaran gaya komunikasinya yang lugas dan terbuka.
Ia bahkan menyampaikan permohonan maaf kepada publik atas pernyataannya saat menanggapi aksi demonstrasi bertajuk Gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat.
“Jika kemarin terdapat kekeliruan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Ke depan akan saya perbaiki,” ujar Purbaya seusai serah terima jabatan Menteri Keuangan di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (9/9/2025).
Meski demikian, Purbaya tetap optimistis mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih agresif.
Ia meyakini tuntutan masyarakat akan mereda seiring tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, yakni di atas lima persen.
“Saya menargetkan pertumbuhan ekonomi enam hingga tujuh persen. Jika itu tercapai, masyarakat akan lebih fokus bekerja dan menikmati hasil pembangunan dibandingkan turun ke jalan,” tegasnya.
Profil Singkat Purbaya Yudhi Sadewa
Purbaya Yudhi Sadewa dikenal sebagai ekonom yang sebelumnya menjabat Ketua Dewan Komisioner LPS.
Ia juga pernah mengemban amanah sebagai Deputi Bidang Koordinasi Kelautan, Maritim, dan Energi di Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi.
Selain itu, Purbaya memiliki pengalaman sebagai Staf Khusus Bidang Ekonomi di kementerian yang dipimpin Luhut Binsar Pandjaitan, serta di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
Lulusan Sarjana Teknik Elektro Institut Teknologi Bandung (ITB) ini meraih gelar Master of Science (MSc) dan Doktor Ilmu Ekonomi dari Purdue University, Amerika Serikat.
Ia dipercaya menggantikan Sri Mulyani yang telah mengabdi selama 14 tahun sebagai Menteri Keuangan di tiga era kepemimpinan nasional, yakni Susilo Bambang Yudhoyono, Joko Widodo, dan Prabowo Subianto.
Langkah Awal: Dorong Likuiditas Perbankan
Salah satu kebijakan awal Purbaya yang menarik perhatian publik adalah pemindahan dana pemerintah senilai Rp200 triliun dari Bank Indonesia ke perbankan melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Kebijakan ini bertujuan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi.
“Langkahnya sederhana, memindahkan Rp200 triliun dari BI ke perbankan,” kata Purbaya dalam forum 1 Tahun Prabowo-Gibran: Optimism on 8% Economic Growth di Jakarta, Kamis (16/10/2025).
Ia menyebut kebijakan tersebut berdampak pada peningkatan likuiditas, tercermin dari pertumbuhan uang primer (M0) sebesar 13,2 persen dan uang beredar luas (M2) sebesar 8 persen secara tahunan per September 2025.
Selain itu, pemerintah juga menggelontorkan berbagai stimulus fiskal. Purbaya optimistis langkah tersebut mampu mendorong pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV 2025 melampaui 5,5 persen.
Dorong Ekonomi Lewat Konsep Sumitronomics
Dalam berbagai kesempatan, Purbaya kerap menekankan strategi pembangunan ekonomi berbasis konsep Sumitronomicsyang bertumpu pada tiga pilar utama, yakni pertumbuhan ekonomi tinggi, pemerataan manfaat pembangunan, serta stabilitas nasional yang dinamis.
“Sinergi kebijakan fiskal, sektor keuangan, dan iklim investasi menjadi kunci agar ekonomi Indonesia dapat tumbuh di atas enam persen dalam waktu relatif singkat,” ujar Purbaya dalam Rapat Paripurna DPR RI, September 2025.
Ia berharap konsistensi kebijakan tersebut mampu mendorong pertumbuhan ekonomi hingga delapan persen dalam jangka menengah.
Untuk mendukung target tersebut, APBN diarahkan sebagai pendorong sektor swasta, diperkuat peran Danantara dalam investasi bernilai tambah, penempatan kas negara di Himbara, serta reformasi perizinan melalui PP Nomor 28 Tahun 2025.
APBN 2026 difokuskan pada delapan agenda prioritas, mulai dari ketahanan pangan dan energi, program Makan Bergizi Gratis, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, penguatan desa, koperasi dan UMKM, pertahanan nasional, hingga percepatan investasi dan perdagangan global.
Total belanja negara dalam APBN 2026 ditetapkan sebesar Rp3.842,7 triliun, dengan pendapatan negara diproyeksikan Rp3.153,6 triliun dan defisit 2,68 persen dari PDB.
Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,4 persen pada 2026 dengan inflasi terjaga di kisaran 2,5 persen.
“APBN 2026 diharapkan memberikan dampak nyata bagi masyarakat serta mendorong terwujudnya Indonesia yang berdaulat, adil, dan sejahtera,” pungkas Purbaya.
