Pintasan.co, Luwu Timur – Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, memimpin rapat koordinasi (Rakor) bersama manajemen PT Vale Indonesia Tbk (PTVI) guna mencari solusi atas dampak kebocoran pipa.
Pertemuan itu berlangsung di Aula Kantor Camat Towuti pada Jumat (05/09/2025).
Seperti dilansir dari chaneltipikor.com, kegiatan ini juga dihadiri Kapolres Lutim AKBP Ario Putranto TM, anggota DPRD Alamsyah dan Arifin, serta Danramil Nuha yang diwakili Lettu Inf. Badaruddin.
Dari pihak perusahaan, turut hadir Direktur sekaligus Chief Sustainability and Corporate Affairs Officer PT Vale, Budiawansyah.
Agenda rakor dibagi ke dalam dua sesi. Sesi pertama menitikberatkan pada pencarian solusi teknis untuk menangani kebocoran mulai dari titik satu hingga titik tiga, sementara sesi kedua membahas langkah taktis dalam menangani dampak yang dirasakan masyarakat di lima desa terdampak di Kecamatan Towuti, dengan luas lahan terdampak mencapai 82 hektare.
Dalam arahannya, Bupati Irwan menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Luwu Timur tidak akan terburu-buru mengambil keputusan final sebelum hasil kajian dan laporan resmi tim ahli dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Hasanuddin (Unhas), serta pemerintah daerah selesai. “
Insya Allah, pemerintah daerah akan mengawal persoalan ini hingga tuntas, dan saya pastikan semua berjalan secara adil dan transparan,” ujarnya, dikutip dari chaneltipikor.com.
Sementara itu, Direktur External Relation & Corporate Affairs PT Vale, Endra Kusuma, menguraikan bahwa dampak kebocoran pipa tersebut terbagi dalam empat aspek: sawah, kebun, empang, dan ternak.
Endra juga menjelaskan bahwa klasifikasi dampak dibagi menjadi tiga kategori, yaitu rendah, sedang, dan tinggi.
“Sebagai bentuk komitmen, PT Vale akan memperbaiki infrastruktur yang terdampak, khususnya saluran irigasi, agar aliran sungai kembali berfungsi normal,” tutur Endra sebagaimana diberitakan chaneltipikor.com.
Rakor akhirnya ditutup dengan pernyataan Bupati Irwan mengenai perpanjangan masa tanggap darurat selama tujuh hari ke depan.
Ia menegaskan, langkah tersebut diambil agar seluruh proses penanganan bisa berjalan maksimal, sekaligus memastikan pengawasan dan pengendalian di seluruh wilayah terdampak tetap terjaga.
