Pintasan.co, Jakarta – Adita Irawati sebagai Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengatakan, hingga akhir 2024 tarif tiket kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek masih akan menggunakan sistem yang sama seperti sebelumnya. Oleh karena itu, ada rencana untuk menerapkan subsidi tarif KRL Jabodetabek berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan kecerdasan buatan alias artificial intelligence (AI) belum akan diterapkan pada 2024.
“Jadi banyak hal yang harus kita bahas. Jadi saat ini memang belum ada yang bisa kita sampaikan lebih lanjut. Intinya masih menggunakan skema tarif yang ada (yang dipakai saat ini) Belum ada rencana perubahan dalam waktu dekat,” kata Adita di Bali Marine Tourism Hub (BMTH) Benoa, Bali, Selasa (17/9/2024).
Adita ditanya lebih lanjut tentang batasan dalam waktu dekat yang ia maksud, Adita memastikan akan melihat dulu seperti apa kebijakan di pemerintahan selanjutnya.
“Ya setidaknya sampai akhir tahun masih akan sama ya (skema tarif KRL tidak berubah). Enggak tahu (setelah akhir 2024), coba nanti kita lihat pemerintahan baru seperti apa,” ungkapnya. Untuk diketahui, tarif KRL Jabodetabek saat ini adalah Rp 3.000 untuk 25 kilometer pertama. Kemudian tarif akan bertambah Rp 1.000 untuk setiap 10 kilometer selanjutnya.
Antara lain dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk melihat seperti apa teknis alokasi anggarannya. Kemudian jika nantinya subsidi memang akan diterapkan dengan basis AI, maka harus ada pembahasan yang lebih teknis dari pihak pengelola data masyarakat.
“Semuanya masih dalam pembahasan. Karena itu, kita tentu harus berbicara dengan Kementerian Keuangan kan ya, yang melakukan alokasi anggaran. Dan juga kalau nanti kalau nanti ada basis itu, kita harus bicara dengan yang mengelola data,” jelas Adita.
Dengan demikian, Kemenhub akan menjajaki lagi sistem AI seperti apa yang pas untuk digunakan nantinya.
Adapun rencana penerapan subsidi tiket KRL berbasis NIK sudah menjadi perbincangan publik usai terungkap dalam Buku II Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 yang diserahkan pemerintah ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada akhir Agustus 2024. Dokumen tersebut memuat anggaran belanja subsidi public service obligation (PSO) kereta.
Dokumen Buku Nota Keuangan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025. Subsidi PSO dalam RAPBN tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp7.960,1 miliar (Rp7,9 triliun).
Tujuannya untuk mendukung perbaikan kualitas dan inovasi pelayanan kelas ekonomi bagi angkutan kereta api, termasuk KRL Jabodetabek, dan supaya subsidi angkutan umum lebih tepat sasaran. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, saat ini wacana subsidi tiket KRL berbasis NIK masih dibahas.
Nantinya, sistem penerapan subsidi tarif KRL berbasis NIK ini akan sama dengan penyaluran subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang saat ini juga tengah dalam pembahasan pemerintah.
“Ya sekarang lagi difinalkan, kita lihat. Sama itu juga dengan tadi bensin, jadi kembali orang yang berhak itu yang dapat,” ujarnya di Jakarta Convention Center, pada Jumat (6/9/2024).
Luhut mengatakan pemerintah akan menggunakan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) agar penyaluran subsidi KRL dapat lebih tepat sasaran karena subsidi benar-benar hanya disalurkan ke kalangan masyarakat yang membutuhkan. Dengan demikian, Luhut memastikan, harga tiket KRL Jabodetabek tidak akan mengalami kenaikan bagi kalangan masyarakat yang mendapatkan subsidi.
“Jadi kalau rakyat umum (yang menerima subsidi) tidak akan ada merasakan kenaikan mengenai itu tadi. Dia akan target kepada orang yang tidak berhak, dia tidak dapat, dengan AI tadi,” ungkapnya. Namun dia tidak dapat memastikan apakah harga tiket KRL Jabodetabek menjadi naik bagi masyarakat yang tidak menerima subsidi. Sebab hal ini masih dikaji pemerintah.
