Pintasan.co, Jakarta – Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov, mengumumkan bahwa putaran baru perundingan antara Rusia dan Ukraina akan segera diumumkan.
Hal itu disampaikannya dalam Pertemuan Internasional Ke-13 Para Wakil Tinggi Bidang Keamanan yang berlangsung di Moskow pada Rabu (28/5).
Dalam kesempatan tersebut, Lavrov menegaskan kembali posisi Rusia yang disampaikan pada pertemuan sebelumnya di Istanbul pada 16 Mei, yaitu perlunya penghapusan semua undang-undang yang bersifat diskriminatif. Ia menambahkan bahwa isu ini akan terus menjadi fokus dalam pembicaraan langsung selanjutnya.
Lavrov juga menekankan bahwa kembalinya Ukraina ke status sebagai negara netral, nonblok, dan bebas senjata nuklir adalah syarat utama bagi penyelesaian konflik.
Ia mengingatkan bahwa prinsip netralitas dan bebas nuklir sebenarnya telah tertuang dalam Deklarasi Kemerdekaan Ukraina tahun 1991.
Menurutnya, komitmen awal Ukraina terhadap status tersebut menjadi landasan utama pengakuan internasional, termasuk dari Rusia, atas kemerdekaan Ukraina.
Namun, Lavrov mengklaim bahwa janji tersebut kini telah dilanggar oleh pemerintah Ukraina saat ini, yang ia sebut sebagai “rezim Nazi”, bahkan sampai dicabut dari konstitusi negara.
Lavrov menyatakan bahwa kembalinya Ukraina ke komitmen awal tersebut merupakan tuntutan mendasar Rusia dalam kerangka perundingan damai, sebagaimana yang juga telah ditegaskan dalam pembicaraan di Istanbul pada April 2022.
Sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin telah mengundang Ukraina untuk melanjutkan negosiasi tanpa syarat pada 15 Mei lalu di Istanbul.
Meski delegasi Rusia telah hadir pada tanggal tersebut, kontak langsung dengan pihak Ukraina baru terjadi pada keesokan harinya dan berlangsung hampir dua jam.
Usai pertemuan tersebut, Rusia menyatakan kesiapannya untuk melanjutkan proses dialog damai. Sebagai tindak lanjut dari kesepakatan di Istanbul, kedua negara melakukan pertukaran tahanan pada 23–25 Mei, melibatkan seribu orang dari masing-masing pihak, baik dari kalangan militer maupun sipil.
