Pintasan.co – Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres menyampaikan peringatan serius terkait kondisi keuangan organisasi yang kian memburuk akibat tunggakan iuran dari negara-negara anggota.
Dalam surat yang ditujukan kepada seluruh negara anggota dan dilihat Anadolu pada Jumat (30/1), Guterres menekankan tingkat keparahan krisis likuiditas yang tengah dihadapi PBB. Ia menilai situasi saat ini berada pada fase yang jauh lebih berat dibandingkan periode sebelumnya.
“Situasi saat ini benar-benar berbeda,” tulis Guterres dalam surat tersebut.
Ia menyebut bahwa penolakan sejumlah negara untuk memenuhi kewajiban iuran wajib, yang menjadi tulang punggung anggaran reguler PBB, telah disampaikan secara terbuka dan tidak lagi dapat ditoleransi.
“Keputusan untuk tidak menghormati iuran wajib yang membiayai sebagian besar anggaran reguler yang disetujui kini telah diumumkan secara resmi,” katanya, seraya menyebut kondisi itu sebagai sesuatu yang “tidak dapat dipertahankan.”
Guterres menguraikan dua pilihan sulit yang kini dihadapi organisasi internasional tersebut. Menurut dia, negara-negara anggota harus bersedia menyepakati perubahan mendasar terhadap aturan keuangan PBB, atau menghadapi risiko runtuhnya fondasi keuangan organisasi.
“Negara-negara anggota harus setuju untuk merombak aturan keuangan kita – menerima prospek nyata keruntuhan keuangan Organisasi kita,” ujarnya.
Ia menggambarkan kondisi tersebut sebagai situasi paradoks yang berlarut-larut. “Dengan kata lain, kita terjebak dalam siklus Kafkaesque; diharapkan untuk mengembalikan uang tunai yang tidak ada,” tegasnya.
Guterres juga menilai pendekatan pengelolaan likuiditas yang berlaku saat ini sudah tidak efektif. Ia menekankan bahwa ketentuan keuangan yang ada justru menciptakan tekanan tambahan bagi organisasi.
“Berdasarkan aturan keuangan saat ini, semakin banyak kita menabung, semakin besar hukuman yang kita terima,” katanya.
Ia memperingatkan bahwa krisis likuiditas tersebut terus memburuk dan berpotensi menghambat pelaksanaan berbagai program utama PBB, bahkan membuka risiko kegagalan keuangan yang lebih luas.
“Krisis semakin memburuk, mengancam pelaksanaan program dan berisiko menyebabkan keruntuhan keuangan,” kata Guterres, seraya mengingatkan bahwa “situasi akan semakin buruk dalam waktu dekat.”
Dalam surat itu, Guterres mengsungkapkan bahwa PBB menutup tahun 2025 dengan jumlah tunggakan iuran yang belum pernah terjadi sebelumnya.
“PBB mengakhiri tahun 2025 dengan rekor tunggakan sebesar 1,568 miliar dolar (Rp23,6 triliun), lebih dari dua kali lipat dari tahun sebelumnya,” ujarnya.
Ia menegaskan, tanpa perbaikan signifikan dalam kepatuhan pembayaran iuran, PBB tidak akan mampu menjalankan seluruh program yang telah disetujui untuk tahun anggaran berikutnya.
“Tanpa peningkatan radikal dalam pengumpulan dana, PBB tidak akan mampu sepenuhnya melaksanakan anggaran program 2026 yang disetujui pada Desember,” dia memperingatkan.
Bahkan, menurut Guterres, jika tren saat ini berlanjut, dana anggaran reguler PBB berisiko habis di pertengahan tahun.
“Berdasarkan tren historis, dana anggaran reguler dapat habis pada Juli,” katanya, seraya menambahkan bahwa PBB telah memangkas operasi penjaga perdamaian untuk periode 2025–2026 sebesar 15 persen.
