Pintasan.co, Jakarta – Pemerintah Spanyol menyatakan penolakan tegas terhadap rencana Israel membangun 22 permukiman baru di wilayah Tepi Barat, yang disebut sebagai pelanggaran terhadap hukum internasional dan ancaman nyata terhadap upaya perdamaian di kawasan tersebut.
Dalam pernyataan resmi yang dirilis Kementerian Luar Negeri Spanyol pada Jumat (30/5), Madrid mengecam langkah Israel tersebut dan menegaskan bahwa permukiman di wilayah pendudukan adalah ilegal menurut hukum internasional. Tindakan itu dinilai merusak prospek solusi dua negara dan memperburuk ketegangan yang sudah ada.
Pemerintah Spanyol juga mengungkapkan keprihatinan mendalam atas operasi militer Israel yang terus berlangsung di sejumlah wilayah Tepi Barat, termasuk kamp pengungsi Jenin, Tulkarem, dan Nur Shams. Selain itu, Spanyol menyoroti meningkatnya kekerasan oleh pemukim Israel, pembongkaran paksa infrastruktur Palestina, serta pengusiran ribuan warga sipil.
Dalam pernyataannya, Kementerian Luar Negeri Spanyol kembali menegaskan komitmen terhadap penyelesaian konflik berdasarkan pembentukan Negara Palestina yang merdeka, mencakup Gaza dan Tepi Barat, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota.
Sebelumnya, pada Kamis (29/5), pemerintah Israel menyetujui usulan dari Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant, dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich untuk membangun 22 permukiman baru, termasuk empat di antaranya yang berlokasi dekat perbatasan barat dengan Yordania, sebagai bagian dari upaya memulihkan wilayah yang sebelumnya telah ditinggalkan.
