Pintasan.co, Semarang – Rencana Pemerintah Pusat untuk menaikkan PPN menjadi 12 persen mendapat tanggapan keras dari kalangan buruh.
Mereka secara terang-terangan menyatakan bahwa kebijakan tersebut akan semakin memberatkan masyarakat kecil.
Ditambah lagi, persentase kenaikan upah hingga kini masih belum memiliki kejelasan.
Sekretaris KSPI Jawa Tengah, Aulia Hakim, dengan tegas menyatakan bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani seharusnya mendengarkan keluhan para buruh dan masyarakat kecil.
“Karena kenaikan PPN membebani rakyat kecil dan menguntungkan segelintir pihak,” tegas Aulia, Sabtu (23/11/2024).
Mewakili para buruh, Aulia menegaskan bahwa KSPI Jawa Tengah telah mengambil sikap yang tegas.
Menurutnya, jika wacana tersebut disetujui, hal itu justru akan memperburuk kondisi ekonomi para buruh.
“Jika regulasi tersebut disahkan dan kenaikan upah di Jateng dibawah 12 persen, pastinya pendapatan buruh tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar,” paparnya.
Aulia menjelaskan bahwa situasi tersebut menyebabkan penurunan daya beli masyarakat di Jawa Tengah.
Ia menambahkan, kenaikan tarif PPN terkesan dipaksakan oleh pemerintah di tengah kondisi ekonomi yang tidak stabil.
Menurutnya, kenaikan PPN ini juga akan memengaruhi berbagai sektor ekonomi, sehingga berpotensi memperburuk kesenjangan ekonomi di masyarakat.
“Selain itu menjauhkan target pertumbuhan ekonomi nasional yang ditargetkan 8 persen,” ucap Aulia.
Sekretaris KSPI Jawa Tengah itu juga menjelaskan bahwa jika pemerintah tetap memaksakan kenaikan tarif PPN, harga barang dan jasa akan semakin mahal.
Hal ini menjadi persoalan karena daya beli masyarakat, khususnya di kalangan buruh, sudah melemah secara nasional dan akan berdampak signifikan pada pasar.
Bahkan, kenaikan PPN dapat meningkatkan risiko PHK, yang masih menjadi masalah di berbagai wilayah, termasuk Jawa Tengah.
Ia menambahkan, kebijakan tersebut akan semakin memberatkan buruh karena tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan yang signifikan.
“KSPI Jateng secara tegas keberatan dan menolak kenaikan PPN tersebut. Beban hidup masyarakat kecil juga akan semakin berat jika pemerintah memaksakan wacana tersebut,” imbuhnya.
