Pintasan.co, Jakarta – Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, akan melaksanakan penandatanganan kerja sama atau Memorandum of Understanding (MoU) terkait program pembangunan sekolah rakyat.
MoU tersebut akan melibatkan partisipasi berbagai kepala daerah yang sebelumnya telah mengusulkan aset berupa bangunan atau tanah sebagai lokasi sekolah rakyat.
“Di sisi lain kita juga sudah menyusun MoU atau perjanjian kerja sama dengan gubernur, bupati, wali kota yang telah mengusulkan baik itu berupa aset gedung maupun aset tanah,” ujar Gus Ipul di Kantor Kemensos, Salemba, Jakarta Pusat, Rabu (9/4/2025).
Dia menyatakan, bahwa penandatanganan MoU tersebut dijadwalkan pada akhir April atau awal Mei, dengan partisipasi dari 200 kepala daerah yang terdiri dari gubernur, bupati, dan wali kota.
“Kira-kira itu nanti di akhir bulan ini atau awal bulan depan kita akan lakukan MoU di depan presiden. Tepatnya perjanjian kerja sama dengan tidak kurang dari 200 gubernur, bupati, dan wali kota. Kira-kira seperti itu,”imbuh Gus Ipul
Selain melibatkan ratusan kepala daerah, Gus Ipul juga menyebutkan adanya partisipasi sejumlah kementerian dan lembaga dalam pembangunan serta operasional sekolah rakyat.
Kementerian lembaga tersebut yakni Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Kementerian Sekretariat Negara, Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) dan lain lain.
“Jadi banyak sekali yang terlibat di sini dalam penyelenggaraan sekolah rakyat tentu di samping Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, ada Kemenko PMK ada juga KSP, ada Mensesneg ada BP Taskin terlibat juga sebagai pengarah, pembina pengarah itu seperti Mendagri dan juga kementerian-kementerian lain yang ikut membantu kita,” ujarnya.
Mensos ini menuturkan, bahwa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menjadi kementerian memegapang peran utama dalam penyelenggaraan sekolah rakyat, termasuk menyusun kurikulum hingga proses rekrutmen guru dan murid.
“Utamanya adalah tentu Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah karena di dalam Inpres itu yang diberi tugas untuk menyusun kurikulum dan rekrutmen guru,” ungkapnya.
