Pintasan.co, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyuarakan kekhawatiran terkait peningkatan jumlah tenaga honorer di berbagai daerah. Menurutnya, lonjakan ini dipicu oleh banyaknya tenaga honorer yang berasal dari tim sukses (timses) pejabat daerah terpilih.
Dalam pernyataannya di Gedung Kementerian Keuangan, Tito mengungkapkan bahwa fenomena ini terutama terjadi pada tenaga honorer bagian umum, di mana posisi tersebut sering diisi oleh timses yang tidak memiliki keahlian khusus dan kerap bekerja di luar ketentuan yang berlaku.
“Yang repot itu tenaga honorer bagian umum, kebanyakan dari tim sukses pejabat terpilih. Mereka datang jam 8 pagi, jam 10 sudah pulang,” ujarnya. Kondisi ini, menurut Tito, menyebabkan beban belanja pemerintah daerah membengkak, terutama untuk gaji dan operasional pegawai.
Fenomena tersebut semakin memburuk karena pergantian kepala daerah tidak mengurangi jumlah tenaga honorer. Sebaliknya, tim sukses dari pejabat sebelumnya tetap dipertahankan sementara pejabat baru menambah orang-orang dari tim suksesnya, menciptakan tumpang tindih yang sulit dikelola.
Hal senada juga diungkapkan oleh Mahfud MD, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Dalam sebuah kuliah umum, Mahfud menyebutkan bahwa kebijakan pengangkatan tenaga honorer oleh pejabat daerah masih terus berlanjut, meskipun sudah ada larangan dari pemerintah pusat.
“Pemerintah kewalahan menangani hal ini. Setiap kepala daerah baru membawa tim suksesnya untuk dijadikan tenaga honorer, bahkan sampai ke kerabat dan anak mereka,” tegas Mahfud.
Tito dan Mahfud sama-sama menyerukan perlunya penataan ulang dan pengawasan lebih ketat dalam pengangkatan tenaga honorer di daerah untuk menghindari pembengkakan yang tidak terkendali dan memberatkan anggaran daerah.
