Pintasan.co, Jakarta – Ismail, anggota DPRD DKI Jakarta, menekankan pentingnya adanya payung hukum yang kuat untuk meningkatkan fungsi pengawasan terhadap eksekutif. Ia mengungkapkan bahwa pengelolaan keuangan daerah saat ini masih menunjukkan kelemahan, sehingga pengawasan yang lebih ketat dan terstruktur sangat diperlukan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran.
Ismail mengusulkan perlunya regulasi yang rinci untuk meningkatkan fungsi pengawasan terhadap eksekutif. Ia berpendapat bahwa saat ini, kapasitas legislatif dalam mengawasi eksekutif masih terbatas, sehingga sebuah regulasi yang jelas dan terperinci akan membantu memperkuat peran pengawasan dan memastikan pengelolaan keuangan yang lebih baik.
Ismail menyatakan, “Ke depan ini bisa lebih detail dan berbasis payung hukum yang jelas dalam melakukan fungsi pengawasan,” saat berbicara di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, pada Rabu (4/9/2024).
Ia menekankan perlunya regulasi yang spesifik untuk memperkuat pengawasan legislatif terhadap eksekutif.Ismail menambahkan bahwa dengan adanya payung hukum yang jelas, akan ada jaminan untuk pengawasan bersama terhadap mitra kerja masing-masing komisi di DPRD DKI Jakarta. Ini diharapkan dapat memperkuat sinergi dan efektivitas pengawasan legislatif.
Selanjutnya, DPRD dapat mengevaluasi kinerja operasional dan penyerapan anggaran untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi ini penting untuk menilai efektivitas program-program yang dilaksanakan dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki.
Dengan pendekatan ini, DPRD dapat lebih proaktif dalam mengawasi dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah.Ismail menjelaskan bahwa evaluasi kinerja operasional dan penyerapan anggaran akan memungkinkan DPRD untuk mengawasi sejauh mana eksekutif melaksanakan rencana yang telah disetujui.
Ia mengapresiasi keberadaan dua institusi pengawasan, yaitu Inspektorat DKI Jakarta dan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), karena mereka dianggap lebih terpercaya dalam fungsi pengawasan. Dalam rapat kerja evaluasi, DPRD sering mempertanyakan tindak lanjut laporan hasil BPK untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.“Karena ini penting, karena kita mengakui ruang lembaga tersebut lebih terpercaya dalam melakukan fungsi pengawasan,” jelas Ismail.
