Pintasan.co, Jakarta – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menempatkan penguatan sektor pendidikan, sains dan teknologi, serta digitalisasi sebagai salah satu prioritas utama selama periode 2024-2029.
Sektor-sektor ini juga menjadi bagian dari 8 misi besar atau Asta Cita yang dicanangkan untuk mewujudkan visi Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.
Oleh karena itu, kebijakan yang mendukung ketiga bidang tersebut dianggap sebagai langkah penting untuk mencapai tujuan tersebut.
Sebagai langkah awal dalam memperkuat sektor pendidikan, pemerintah telah merencanakan alokasi anggaran yang signifikan.
Dalam Rapat Kabinet Perdana pada 22 Oktober 2024 di Istana Negara, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pendidikan akan menjadi prioritas utama dalam anggaran pemerintahannya.
Bahkan, anggaran untuk sektor pendidikan pada 2025 akan mencapai angka yang sangat tinggi, yakni Rp742,26 triliun, atau 20% dari total belanja negara yang sebesar Rp3.621 triliun.
Prabowo berharap alokasi dana besar ini dapat memastikan pendidikan yang lebih inklusif dan mengurangi masalah putus sekolah akibat biaya pendidikan.
Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan pendidikan, pemerintah juga melakukan pemecahan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) menjadi tiga kementerian terpisah.
Pemecahan Kemendikbud Ristek
Pembagian ini bertujuan agar setiap sektor pendidikan dapat lebih terfokus dan lebih detail dalam penanganannya.
Tiga kementerian yang baru terbentuk adalah: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, serta Kementerian Kebudayaan.
Pembagian ini diharapkan dapat mempercepat pengembangan sektor-sektor tersebut dengan melibatkan menteri-menteri yang memiliki kompetensi dan kapabilitas yang tepat.
Di sektor pendidikan tinggi, Prof. Satryo Brodjonegoro, yang diangkat sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek), mengungkapkan rencana untuk melakukan reformasi besar-besaran.
Salah satu langkah utamanya adalah mengubah orientasi perguruan tinggi dari sekadar mengejar peringkat dunia menjadi memberikan kontribusi nyata untuk masyarakat dan industri nasional.
Prof. Satryo menilai bahwa regulasi yang ada selama ini terlalu menekankan peringkat internasional, tanpa memperhatikan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia.
Ia berencana untuk mendorong perguruan tinggi agar lebih fokus pada pengembangan proyek-proyek terapan yang dapat langsung mendukung sektor industri, energi, pangan, dan teknologi.
Lebih lanjut, Prof. Satryo akan merombak sistem penilaian perguruan tinggi dan dosen, termasuk mengubah Key Performance Indicator (KPI) agar tidak hanya berfokus pada publikasi internasional, seperti yang selama ini menjadi ukuran utama kualitas perguruan tinggi.
Ini diharapkan akan mendorong pengembangan karya-karya yang lebih bermanfaat bagi masyarakat.
“Kami ingin perguruan tinggi menghasilkan karya yang relevan dengan kebutuhan nasional, bukan hanya berfokus pada ranking internasional,” ujar Prof. Satryo.
Selain itu, untuk mendukung kebijakan pengembangan sektor pendidikan dan sains, pemerintah juga akan fokus pada hilirisasi inovasi.
Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi), Meutya Hafid, mengungkapkan bahwa digitalisasi akan menjadi fokus utama pemerintah, mulai dari pemerintahan digital, ekonomi digital, hingga pemerataan akses internet di seluruh Indonesia.
Dalam upaya mempercepat digitalisasi, Kementerian Komdigi berencana mengimplementasikan program-program yang terfokus pada konektivitas, pemberdayaan SDM digital, dan penguatan ekosistem digital di Indonesia.
Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyatakan bahwa pemerintahannya akan fokus pada peningkatan kualitas pendidikan dasar, dengan tiga komitmen utama: meningkatkan kualitas pendidikan, memastikan akses pendidikan yang merata, dan meningkatkan kesejahteraan serta kualitas guru.
Salah satu fokus utama adalah pemenuhan kualifikasi guru, yang masih banyak yang belum memenuhi standar pendidikan tinggi.
Dengan kebijakan-kebijakan ini, pemerintah Prabowo-Gibran bertujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang tidak hanya kuat di bidang pendidikan, sains, dan teknologi, tetapi juga memiliki daya saing global dalam ekonomi digital dan sektor-sektor inovatif lainnya.
