Pintasan.co, Jakarta – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, melalui Kepala Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE), Elon Musk, terus berupaya memangkas anggaran negara.
Salah satu langkah terbaru mereka adalah merencanakan lebih banyak pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi pegawai pemerintah.
Dalam sebuah memo, lembaga-lembaga pemerintah diperintahkan untuk menyerahkan rencana pengurangan staf federal secara signifikan sebelum 13 Maret, meskipun memo tersebut tidak merinci jumlah pasti PHK yang akan dilakukan.
Kebijakan ini merupakan kelanjutan dari upaya Trump dan Musk dalam memangkas anggaran, yang sebelumnya menargetkan pegawai masa percobaan.
Gelombang PHK berikutnya akan menyasar pegawai negeri sipil berpengalaman dalam jumlah lebih besar. Misalnya, Lee Zeldin, administrator Badan Perlindungan Lingkungan, berencana memangkas hingga 65% dari 15.000 pekerjanya.
Sementara itu, Departemen Dalam Negeri juga mendapat instruksi untuk mengurangi tenaga kerja hingga 40% di beberapa biro, seperti Dinas Perikanan dan Satwa Liar AS serta Biro Urusan India.
Sejauh ini, sekitar 100.000 dari 2,3 juta pegawai federal sipil telah diberhentikan atau menerima pesangon, meskipun beberapa pihak masih berusaha menggugat kebijakan ini di pengadilan.
Trump menunjukkan dukungannya terhadap Musk dengan memberinya peran dalam pemerintahan, meskipun Musk bukan pejabat kabinet resmi dan tidak mendapatkan persetujuan Senat.
Gedung Putih bahkan menyatakan dalam dokumen pengadilan bahwa mereka tidak bertanggung jawab atas DOGE, meskipun Trump menegaskan bahwa ia bertanggung jawab atas kebijakan yang dijalankan oleh Musk dan stafnya.
Trum optimis bisa memangkas anggaran
Trump optimistis dapat memangkas anggaran hingga 1 triliun dolar AS (sekitar Rp 16 ribu triliun) dalam setahun. Namun, sejauh ini mereka gagal memperlambat pengeluaran negara.
Menurut analisis Reuters, selama bulan pertama pemerintahan Trump, pengeluaran pemerintah justru meningkat 13% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Kenaikan ini terutama disebabkan oleh biaya bunga utang yang lebih tinggi serta meningkatnya pengeluaran untuk layanan kesehatan dan pensiun akibat populasi yang menua.
Trump pun menegaskan kembali bahwa anggaran untuk tunjangan kesehatan dan pensiun tidak akan dipotong.
Di tengah kebijakan pemangkasan, beberapa pegawai federal menerima email yang meminta mereka mencantumkan pencapaian kerja mingguan, dengan ancaman pemecatan bagi yang tidak menanggapi.
Hal ini memicu kebingungan, terutama karena beberapa lembaga meminta pegawainya untuk mengabaikan instruksi tersebut.
Musk menyatakan bahwa email itu bertujuan memastikan bahwa gaji pemerintah hanya diberikan kepada pekerja yang benar-benar aktif.
Selain PHK, pemotongan anggaran ini juga berdampak pada bantuan luar negeri, proyek konstruksi, dan penelitian ilmiah.
Pemerintahan Trump melaporkan bahwa Departemen Luar Negeri dan Badan Pembangunan Internasional AS telah membatalkan hampir 10.000 hibah dan kontrak.
Selain itu, Administrasi Layanan Umum (GSA) berencana mengakhiri 1.100 sewa ruang kantor pada akhir tahun, dengan fokus pada sewa jangka lunak yang lebih mudah dibatalkan.
