UMP 2025 Naik 6,5 Persen, Berikut Rincian untuk Tiap Provinsi

Pintasan.co, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan kebijakan baru terkait kenaikan rata-rata Upah Minimum Nasional (UMN) sebesar 6,5 persen untuk tahun 2025.

Pengumuman ini disampaikan dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Jumat, 29 November 2024, seperti dilaporkan oleh Antara.

Menurut Presiden, keputusan ini diambil setelah rapat terbatas yang membahas upah minimum sebagai bagian dari upaya melindungi pekerja, terutama mereka yang memiliki masa kerja kurang dari 12 bulan.

Kenaikan ini juga lebih tinggi dari rekomendasi Menteri Ketenagakerjaan sebelumnya, yang hanya mengusulkan kenaikan sebesar 6 persen.

Prabowo menegaskan bahwa langkah ini bertujuan untuk meningkatkan daya beli pekerja sekaligus menjaga daya saing sektor usaha.

Diskusi mendalam dengan pimpinan serikat buruh turut menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan.

Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyatakan bahwa kenaikan UMN berlaku merata untuk seluruh provinsi, kabupaten, dan kota, sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025.

Berikut daftar Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025 di seluruh Indonesia:

1. Aceh: Rp3.685.616
2. Sumatera Utara: Rp2.992.559
3. Sumatera Barat: Rp2.994.193
4. Sumatera Selatan: Rp3.681.571
5. Kepulauan Riau: Rp3.623.654
6. Riau: Rp3.508.776,22
7. Lampung: Rp2.893.070
8. Bengkulu: Rp2.670.039
9. Jambi: Rp3.234.535
10. Bangka Belitung: Rp3.623.653
11. Banten: Rp2.905.119
12. Jakarta: Rp5.396.761
13. Jawa Barat: Rp2.191.232
14. Jawa Timur: Rp2.305.985
15. Daerah Istimewa Yogyakarta: Rp2.264.080,95
16. Jawa Tengah: Rp2.169.349
17. Bali: Rp2.996.500
18. Nusa Tenggara Timur: Rp2.328.969
19. Nusa Tenggara Barat: Rp2.602.931
20. Maluku Utara: Rp3.408.000
21. Maluku: Rp3.141.700
22. Sulawesi Tengah: Rp2.915.000
23. Sulawesi Tenggara: Rp3.073.551
24. Sulawesi Utara: Rp3.775.425
25. Sulawesi Selatan: Rp3.657.527
26. Gorontalo: Rp3.221.731
27. Sulawesi Barat: Rp3.104.430
28. Kalimantan Barat: Rp2.878.285
29. Kalimantan Tengah: Rp3.473.621,04
30. Kalimantan Selatan: Rp3.496.194
31. Kalimantan Utara: Rp3.580.160
32. Kalimantan Timur: Rp3.579.314
33. Papua: Rp4.285.850
34. Papua Barat: Rp3.393.500
35. Papua Tengah: Rp4.285.848
36. Papua Barat Daya: Rp3.614.000

Keputusan ini diharapkan memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan pekerja di seluruh Indonesia.