Pintasan.co, Jakarta – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menandatangani perintah eksekutif untuk mengakhiri keanggotaan Washington di Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada Senin (20/1) waktu setempat.
Tindakan ini diambil hanya beberapa jam setelah Trump resmi menjabat sebagai Presiden AS ke-47.
Saat menandatangani perintah tersebut, Trump menyatakan bahwa AS telah memberikan kontribusi yang lebih besar kepada WHO dibandingkan dengan China.
“WHO telah menipu kami,” kata Trump seperti dikutip AFP.
Trump telah lama mengkritik WHO, terutama selama pandemi Covid-19 di masa jabatan pertamanya sebagai Presiden AS.
Saat itu, ia sering mengancam untuk menarik AS dari WHO, yang menurutnya membebani negara dengan kontribusi yang tidak sebanding.
Menurut laporan The New York Times, salah satu konsekuensi dari langkah tersebut adalah Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS (CDC) kehilangan akses ke data kesehatan global.
Dalam konteks pandemi Covid-19, data global dari WHO memainkan peran penting karena memungkinkan penyebaran informasi terbaru tentang wabah di berbagai negara, termasuk China, ke seluruh dunia.
Namun, dampak langsung terhadap WHO dan sistem kesehatan global dari keluarnya AS belum sepenuhnya jelas. AS selama ini merupakan penyumbang terbesar bagi banyak badan PBB.
Baru-baru ini, WHO menghadapi kritik dari pihak konservatif terkait pengembangan “perjanjian pandemi” yang bertujuan memperkuat kesiapsiagaan global dengan menetapkan aturan hukum tentang pelacakan patogen, pertukaran data wabah, serta penguatan rantai pasokan vaksin dan obat-obatan.
Keluar dari Perjanjian Iklim Paris
Selain menarik diri dari WHO, di hari yang sama Trump juga menandatangani perintah eksekutif untuk keluar dari Perjanjian Iklim Paris.
“Saya segera menarik diri dari penipuan perjanjian iklim Paris, yang tidak adil dan sepihak,” kata Trump sebelum menandatangani perintah tersebut.
“Amerika Serikat tidak akan menyabotase industri kita sendiri, sementara China mencemari dengan impunitas,” imbuh Trump, dikutip Reuters.
Keputusan ini menempatkan AS sejajar dengan Iran, Libya, dan Yaman sebagai sedikit dari negara-negara yang tidak tergabung dalam perjanjian tersebut.
Dalam Perjanjian Paris, negara-negara yang menandatangani sepakat untuk membatasi kenaikan suhu global hingga 1,5 derajat Celsius di atas level pra-industri guna mencegah dampak terburuk perubahan iklim.
Sesuai janjinya, Trump langsung menandatangani perintah eksekutif segera setelah menghadiri upacara pelantikannya. Diketahui, Trump berencana menandatangani hingga 200 perintah eksekutif pada hari pertamanya menjabat.
Beberapa kebijakan yang akan ia teken mencakup perubahan aturan imigrasi AS, keputusan terkait aplikasi TikTok, serta pemberian pengampunan bagi sejumlah narapidana.
