Pintasan.co – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan kritik tajam terhadap kualitas pelayanan publik saat memberikan sambutan usai Salat Idulfitri di Gedung Sate, Bandung, 21 Maret 2026.
Dalam pidatonya, Dedi menekankan bahwa negara memiliki tanggung jawab utama untuk menjamin pelayanan dasar bagi masyarakat, terutama di sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Ia menilai profesi yang bergerak di bidang pelayanan publik tidak seharusnya menghindari tanggung jawab dalam melayani masyarakat.
KDM, sapaan akrabnya, menyebut tenaga medis, guru, hingga aparatur pemerintahan memiliki kewajiban moral dan profesional untuk memberikan pelayanan tanpa pengecualian. Menurutnya, layanan dasar tersebut merupakan hak masyarakat yang harus dipenuhi oleh negara.
Ia juga menyoroti bahwa pemerintah selama ini telah menghimpun dana dari masyarakat melalui berbagai bentuk pungutan, khususnya pajak. Oleh karena itu, ia menilai sudah semestinya masyarakat mendapatkan layanan yang maksimal sebagai timbal balik dari kontribusi tersebut.
Selain itu, Dedi mengkritisi banyaknya beban iuran yang harus ditanggung masyarakat, mulai dari tingkat lingkungan hingga pemerintahan daerah. Ia menilai kondisi tersebut perlu dievaluasi secara menyeluruh, terlebih jika dibandingkan dengan negara lain yang memiliki sistem pungutan lebih sederhana namun mampu menghadirkan pelayanan yang lebih optimal.
Dedi turut mempertanyakan sejauh mana hasil dari berbagai pungutan tersebut benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Ia menyinggung masih adanya persoalan mendasar seperti kemiskinan, kerusakan infrastruktur, serta belum meratanya layanan kesehatan dan pendidikan.
Menurutnya, kondisi ideal adalah ketika seluruh masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan dan pendidikan secara layak tanpa terkendala biaya, sehingga kehadiran negara benar-benar dirasakan oleh semua lapisan masyarakat.
