Pintasan,co. Jakarta – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Rahmat Bagja, menyampaikan bahwa pihaknya telah mengusulkan agar Pemilu dan Pilkada tidak diselenggarakan pada tahun yang sama.
Usulan tersebut telah diajukan langsung kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
“Respons dari Pak Wapres terhadap usulan kami adalah bahwa isu ini sudah disampaikan oleh berbagai pihak, yang menginginkan agar Pemilu dan Pilkada tidak digelar bersamaan dalam satu tahun, karena ada tumpang tindih waktu,” ujar Bagja di Jakarta, Rabu (20/11/2024).
Menurut Rahmat, Wapres Gibran akan mempertimbangkan usulan tersebut dengan melihat kebutuhan serta kondisi pengelolaan Pemilu di masa depan.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa keputusan akhir terkait hal ini sepenuhnya berada di tangan pemerintah dan DPR.
“Kami hanya mengusulkan, karena ini adalah kewenangan pemerintah dan DPR. Kami berharap agar tidak ada tumpang tindih tahapan yang dapat menimbulkan kerawanan,” tambah Bagja.
Rahmat juga mengungkapkan bahwa kekhawatiran akan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada yang bersamaan bukan hanya datang dari pihak Bawaslu, tetapi juga menjadi aspirasi dari para penyelenggara Pemilu di berbagai provinsi.
Ia menekankan pentingnya pemisahan antara keduanya untuk menjaga kelancaran dan efektivitas proses pemilu.
“Para penyelenggara, khususnya Panwascam, sudah merasa khawatir jika pemilu dan pilkada dilaksanakan bersamaan dalam satu tahun. Itu sangat mengganggu kinerja mereka,” ujar Bagja.
Menurutnya, jika Pemilu dan Pilkada dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan, para pengawas pemilu, khususnya di tingkat kecamatan (Panwascam), akan merasa kelelahan.
“Bayangkan, mereka harus beralih dari mengawasi Pemilu ke Pilkada, banyak Panwascam di Pemilu yang tidak bisa hadir untuk mengawasi Pilkada. Kondisi ini tentu sangat melelahkan bagi mereka,” pungkasnya.
Dengan demikian, Bawaslu berharap agar usulan tersebut dapat dipertimbangkan demi kelancaran tahapan pemilu dan pilkada yang lebih baik ke depannya.
