Pintasan.co – Dugaan pungutan liar (pungli) di kawasan wisata Pantai Sayang Heulang, Kabupaten Garut, Jawa Barat, mendapat sorotan serius dari pemerintah daerah.
Wakil Bupati Garut, Luthfianisa Putri Karlina, menyampaikan tanggapannya terkait maraknya praktik pungli di sejumlah destinasi wisata, khususnya di wilayah Garut Selatan.
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul viralnya video wisatawan yang mengeluhkan adanya pungutan masuk yang dinilai tidak sesuai dengan tarif resmi. Selain Pantai Sayang Heulang, isu serupa juga disebut terjadi di kawasan wisata lain seperti Pantai Santolo.
Putri Karlina menegaskan komitmennya untuk mendukung upaya pemberantasan pungli, sejalan dengan visi Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dalam menata kawasan wisata yang lebih tertib dan nyaman bagi pengunjung.
“Kepada seluruh masyarakat Jawa Barat dan utamanya masyarakat Kabupaten Garut terkait dengan kasus pungli yang terjadi di wisata Garut Selatan, wisata Pantai Sayang Helang, wisata Pantai Santolo dan mungkin di beberapa titik lokasi lainnya yang tidak disebutkan,” kata Putri Karlina.
Ia menekankan bahwa Kabupaten Garut sebagai bagian dari Jawa Barat memiliki tanggung jawab untuk turut mendukung upaya peningkatan kualitas destinasi wisata di daerah.
“Saya ingin sekali melaksanakan apa yang menjadi visi Pak Gubernur terutama di Kabupaten Garut, Jawa Barat karena bagaimanapun Garut itu adalah wilayah Jawa Barat yang harus ikut mengistimewakan Jawa Barat,” ujarnya.
Namun demikian, Putri Karlina juga mengakui adanya keterbatasan dalam menjalankan langkah-langkah strategis tersebut. Ia menyebut posisinya sebagai wakil bupati membuat ruang geraknya tidak sepenuhnya leluasa dalam mengambil kebijakan.
“Hanya saja, saya terbentur dengan posisi dan wewenang saya sebagai wakil bupati,” ucapnya.
Ia juga menyinggung posisinya secara pribadi sebagai bagian dari keluarga Gubernur Jawa Barat, namun menegaskan bahwa hal tersebut tidak memengaruhi batasan kewenangan dalam struktur pemerintahan.
Kasus ini menambah daftar perhatian terhadap tata kelola destinasi wisata di Jawa Barat, khususnya dalam memastikan transparansi tarif dan kenyamanan bagi wisatawan. Pemerintah daerah diharapkan dapat segera mengambil langkah konkret untuk menertibkan praktik pungli yang merugikan citra pariwisata.
