Pintasan.co, Jawa Barat – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi kembali membuat gebrakan baru dengan wacana mewajibkan KB vasektomi untuk pria di Jawa Barat.
Program KB vasektomi ini menurut Dedi Mulyadi akan diwajibkan bagi mereka yang ingin mendapatkan bantuan sosial.
Namun, wacana tersebut langsung menuai komentar dan kritik dari berbagai pihak, satu diantaranya dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyebut KB vasektomi haram.
Terkait hal tersebut, Dedi Mulyadi buka suara memberikan pernyataan untuk meluruskan maksud dari wacananya tersebut.
Menurut Kang Dedi, sebetulnya poin utamanya adalah program KB bukan pada vasektomi. Menurutnya, apabila vasektomi tidak diperbolehkan maka ada alternatif lainnya.
“Banyak cara untuk KB. Kalau satu cara tidak diperbolehkan, ada alternatif lain. Tinggal mau atau tidak. Jangan mau bikin anak, tapi tidak mau tanggung jawab,” ujar Dedi Mulyadi, dikutip dari Detik, Minggu, 4 Mei 2025.
Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa wacana yang ia gulirkan ini adalah untuk mengurangi angka kemiskinan di Jawa Barat.
Bahkan Dedi Mulyadi juga menegaskan bahwa ia sudah membuka komunikasi dengan kementerian terkait mengenai wacana ini.
“Salah satu cara mengatasi kemiskinan adalah dengan pengendalian jumlah anak. KB harus berhasil. Saya punya tiga anak, itu sudah cukup. Saya sudah komunikasi langsung dengan menterinya, dan beliau tegaskan program ini legal,” ungkapnya.
