Pintasan.co, Makassar – Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, menerima kunjungan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulsel di Baruga Lounge Kantor Gubernur pada Selasa, 19 Agustus 2025.
Pertemuan itu difokuskan pada pemaparan indikator sosial-ekonomi terbaru serta memperkuat kerja sama antara Pemprov Sulsel dan BPS dalam memanfaatkan data sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan.
Dalam kesempatan tersebut, BPS Sulsel menyampaikan sejumlah informasi terkini mengenai tingkat kemiskinan, kondisi ketenagakerjaan, inflasi, pertumbuhan ekonomi, hingga aktivitas ekspor-impor.
Diskusi juga menyinggung pentingnya kredibilitas data serta transparansi dalam metodologi statistik agar masyarakat tetap percaya terhadap data resmi pemerintah.
Fatmawati Rusdi menegaskan bahwa ketersediaan data yang valid dan terkini sangat penting sebagai rujukan dalam menyusun kebijakan, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sulsel.
Menurutnya, data tidak hanya menjadi sarana evaluasi, tetapi juga fondasi dalam melahirkan kebijakan publik yang efektif, khususnya dalam program pengentasan kemiskinan.
“Data statistik bukan sekadar angka, melainkan pijakan utama untuk merancang kebijakan yang tepat sasaran. Terutama untuk menurunkan angka kemiskinan, pemerintah membutuhkan data yang benar-benar akurat agar bantuan sampai pada masyarakat yang paling membutuhkan,” ujar Fatmawati.
Ia juga menekankan pentingnya integrasi data antarinstansi agar setiap kebijakan tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan rujukan yang sama.
“Pemprov Sulsel berkomitmen memperkuat sinergi dengan BPS dan seluruh OPD terkait, sehingga data yang dipublikasikan bisa digunakan bersama-sama dalam menentukan arah pembangunan daerah,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala BPS Sulsel Aryanto menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemprov dalam memperkuat kerja statistik di daerah.
Menurutnya, hal ini penting agar publikasi data BPS semakin relevan dan memberi manfaat nyata bagi perumusan kebijakan publik.
“Kami berterima kasih dapat berdialog langsung dengan Ibu Wakil Gubernur. Banyak hal yang dibicarakan, mulai dari dukungan pemerintah hingga strategi pemanfaatan data. Ke depan, BPS siap memperluas kolaborasi dengan OPD terkait agar publikasi data semakin optimal,” ungkap Aryanto.
Ia juga menekankan bahwa adanya perbedaan data yang kerap muncul di masyarakat lebih banyak disebabkan oleh perbedaan waktu publikasi, metodologi, maupun cakupan data, bukan karena manipulasi.
Aryanto menjelaskan bahwa secara umum terdapat tiga jenis data yang perlu dipahami publik, yaitu: data statistik dasar (hasil sensus dan survei BPS), data sektoral (dikelola oleh OPD), dan data statistik khusus (dihasilkan oleh lembaga independen).
Audiensi tersebut turut dihadiri oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulsel, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulsel, serta Plt. Kepala Biro Ekonomi dan Pembangunan Setda Sulsel.
