Pintasan.co, Umbolharjo – Pemerintah Kota Yogyakarta mengingatkan Mantri Pamong Praja (MPP) dan lurah untuk meningkatkan kewaspadaan dini terkait gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
Hal ini terutama ditekankan menjelang pelaksanaan pemungutan suara pemilihan kepala daerah (pilkada) serta potensi masalah lain yang dapat memicu gangguan kamtibmas.
Kewaspadaan dini dianggap penting untuk mencegah potensi gangguan yang mungkin terjadi.
Kepala Bagian Tata Pemerintahan Pemkot Yogyakarta, Subarjilan, menekankan pentingnya MPP dan lurah untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap situasi wilayah yang dapat mengarah pada gangguan kamtibmas.
Dia mencatat bahwa potensi gangguan tidak hanya terkait pilkada, tetapi juga masalah lain seperti keberadaan outlet minuman keras.
“Kewaspadaan dini terkait gangguan keamanan dan ketertiban di wilayah, baik yang menyangkut pilkada maupun tidak, sangat penting,” katanya usai rapat koordinasi MPP dan lurah Kota Yogyakarta, pada Senin (28/10/2024).
Subarjilan menjelaskan bahwa kewaspadaan dini dapat dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya internal dan eksternal.
Sumber daya internal termasuk kemantren dan Forum Koordinasi Pimpinan Kemantren (Forkopimtren), sedangkan sumber daya eksternal meliputi tokoh masyarakat. Dengan pendekatan yang tepat, potensi gangguan dapat diantisipasi lebih awal.
“Ketika kita mengetahui informasi tentang potensi gangguan, kita dapat mengantisipasi sejak dini melalui koordinasi dan langkah-langkah pencegahan,” jelasnya.
Meskipun demikian, Subarjilan menegaskan bahwa kondisi kamtibmas di Kota Yogyakarta saat ini masih landai dan kondusif.
Namun, ia mengingatkan pentingnya waspada mengingat pengalaman sebelumnya terkait gangguan saat pemilu dan pilkada, seperti pengrusakan alat peraga kampanye (APK) dan keributan saat kampanye terbuka.
“Hal-hal itu yang harus diantisipasi. Sampai saat ini keadaan landai, tetapi kita perlu waspada,” tegasnya.
Dalam rapat tersebut, MPP dan lurah juga diminta untuk memperkuat koordinasi dengan Forkopimtren, termasuk dengan danramil, kapolsek, Kantor Urusan Agama (KUA), dan puskesmas.
Selain itu, lembaga penyelenggara pemilu seperti Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pengawas Pemilu di tingkat kecamatan juga diharapkan untuk berkoordinasi.
Diharapkan, melalui koordinasi yang kuat, persoalan-persoalan pemilu dapat dicegah dan langkah-langkah pencegahan dapat diambil.
MPP dan lurah juga diingatkan untuk menjaga netralitas ASN selama masa pilkada.
Salah satu peserta rapat dari MPP Kemantren Kraton, Sumargandi, menyampaikan bahwa di wilayah Kemantren Kraton, koordinasi rutin telah dilakukan untuk mengantisipasi masalah yang mungkin timbul.
“Kita sudah sering mengadakan koordinasi baik formal maupun informal. Alhamdulillah, aman karena kita sudah mengkondisikan dengan baik,” tandas Sumargandi.
