Pintasan.co, Bandar Lampung – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menanggapi kritik yang ditujukan kepadanya terkait intensitas kunjungan kerja ke luar negeri. Menurut Prabowo, kritik serupa juga pernah dialami Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, meski dikenal tidak terlalu sering melakukan lawatan ke luar negeri.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) XVIII Himpunan Pengusaha Muda Indonesia di Bandar Lampung, Rabu (10/6/2026).
“Ada Presiden kayak Pak Jokowi yang jarang ke luar negeri, disalahkan. Jokowi tidak pernah ke luar negeri, Jokowi tidak peduli politik luar negeri. Saya sering ke luar negeri, Prabowo sering ke luar negeri, aneh,” ujar Prabowo dalam sambutannya.
Prabowo menilai kritik tersebut perlu dilihat dalam konteks perubahan geopolitik global yang saat ini berlangsung sangat dinamis. Menurutnya, kondisi dunia yang penuh ketidakpastian menuntut Indonesia untuk terus memperkuat komunikasi dan hubungan dengan berbagai negara.
“Situasi berubah, sekarang dinamikanya geopolitik begitu kacau. Kita tidak tahu kawan siapa, lawan siapa,” katanya.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa kunjungan luar negeri yang dilakukannya merupakan bagian dari upaya menjaga kepentingan nasional Indonesia di tengah perubahan konstelasi global. Ia menilai diplomasi aktif menjadi kebutuhan strategis untuk memastikan posisi Indonesia tetap diperhitungkan dalam berbagai forum internasional.
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menekankan bahwa Indonesia tetap berpegang teguh pada prinsip politik luar negeri bebas aktif yang telah menjadi fondasi kebijakan diplomasi sejak awal kemerdekaan.
Menurutnya, Indonesia beruntung mewarisi prinsip politik luar negeri yang dirumuskan para pendiri bangsa, yakni tidak memihak pada blok atau kekuatan tertentu di tengah persaingan global.
“Kita beruntung, saya beruntung, Presiden Indonesia menerima warisan dari pendiri bangsa kita bahwa politik Indonesia adalah politik nonaligned,” ujarnya.
Prabowo menegaskan bahwa Indonesia tidak akan terlibat dalam pakta militer dengan negara mana pun. Ia menyebut prinsip nonblok dan bebas aktif menjadi pedoman utama pemerintah dalam menjalankan hubungan internasional.
“Kita tidak mau terlibat dengan pakta militer dengan siapa pun. Karena itu, saya begitu menerima mandat dari Presiden, saya langsung gariskan politik kita politik nonaligned, nonblok, bebas aktif,” tegasnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan arah kebijakan luar negeri pemerintahan Prabowo yang menempatkan Indonesia sebagai negara yang aktif menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, namun tetap menjaga independensi dan kepentingan nasional di tengah dinamika geopolitik global yang terus berkembang.
