Pintasan.co, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan untuk mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 17 Agustus 2028.
Hal ini menandai selesainya pembangunan fasilitas untuk lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif di kawasan ibu kota baru tersebut.
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, mengungkapkan bahwa pada tanggal 17 Agustus 2028, Presiden akan memulai aktivitas di IKN, yang menjadi tonggak penting dalam pemerintahan di ibu kota baru. Pernyataan ini juga telah dibenarkan oleh Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo.
“Presiden Prabowo telah memberi arahan agar kegiatan pemerintahan eksekutif, legislatif, dan yudikatif dapat dilaksanakan di IKN pada 2028,” ungkap Basuki dalam sebuah keterangan tertulis pada Sabtu, 18 Januari 2025.
Persiapan pembangunan infrastruktur di IKN terus berjalan, dengan Basuki menyatakan bahwa sejak awal tahun 2025, pemetaan lokasi untuk pembangunan jalan akan dimulai, termasuk pembangunan Masjid Nusantara.
Selain itu, Otorita IKN telah mengadakan pertemuan dengan sejumlah investor perbankan terkemuka untuk mempercepat pembangunan kantor layanan perbankan yang akan beroperasi di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Nusantara.
Basuki menyampaikan bahwa layanan perbankan ini menjadi prioritas guna mendukung kebutuhan masyarakat yang akan tinggal di Nusantara.
Kantor perbankan ini ditargetkan dapat beroperasi pada kuartal pertama 2026, dengan harapan dapat memberikan pelayanan yang cepat dan efisien.
“Sarana dan prasarana di IKN telah kami siapkan,” jelas Basuki.
Ia juga menambahkan bahwa Presiden Prabowo telah membahas mengenai pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur dalam forum internasional G20.
Selain itu, Presiden dan DPR telah menyetujui perubahan status Jakarta, yang sebelumnya adalah Daerah Khusus Ibu Kota (DKI), menjadi Daerah Khusus (DK).
