Pintasan.co, Kulon Progo – Pemerintah Kabupaten Kulon Progo terus mempersiapkan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Saat ini, program MBG yang berjalan didanai oleh APBN melalui Badan Gizi Nasional (BGN). Penjabat (Pj) Bupati Kulon Progo, Srie Nurkyatsiwi, menyatakan bahwa pelaksanaan MBG dengan dana APBD tetap harus mengikuti petunjuk dari pemerintah pusat.
“Sampai sekarang kami masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dan petunjuk pelaksanaan (juklak) seperti apa,” kata Siwi pada Rabu (29/01/2025).
Meskipun belum ada petunjuk resmi, ia sangat mengharapkan adanya peran serta potensi lokal dalam pelaksanaan MBG yang dibiayai APBD, termasuk dengan melibatkan UMKM.
Beberapa waktu lalu, Siwi telah mengadakan pertemuan dengan beberapa pelaku UMKM terkait program MBG. Ia percaya bahwa keterlibatan mereka dalam program ini akan memberikan dampak positif.
“Sebab cara tersebut menjadi bentuk pemberdayaan masyarakat Kulon Progo lewat program MBG,” ujarnya.
Siwi berpendapat bahwa dengan melibatkan UMKM, secara otomatis bahan pangan lokal juga akan terangkat karena digunakan dalam menu MBG.
Selain itu, ia juga mengusulkan untuk melibatkan Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) dalam pembangunan dapur umum untuk MBG.
Meskipun demikian ia mengakui bahwa persiapan sumber daya manusia dan kelembagaan memerlukan waktu yang panjang.
Namun ia yakin bahwa potensi lokal Kulon Progo dapat menjalankan program MBG yang dibiayai APBD dengan baik.
“Tentunya nanti akan dilaksanakan sesuai standar dari Program MBG itu sendiri,” jelas Siwi.
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 29,5 miliar untuk Program MBG, yang saat ini disimpan di pos Belanja Tidak Terduga (BTT) sambil menunggu petunjuk dari pemerintah pusat.
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kulon Progo, Nur Wahyudi mengusulkan agar kantin sekolah turut dilibatkan dalam program MBG, karena pengelola kantin juga dapat merasakan manfaat dari program ini.
“Tentunya keterlibatan kantin sekolah dalam Program MBG memerlukan proses kurasi agar tetap sesuai standar,” kata Nur.
