Pintasan.co, Jakarta – Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP, Komarudin Watubun, menyampaikan pesan dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri terkait penahanan Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam pesan tersebut, Megawati mengingatkan agar seluruh kader dan simpatisan PDIP, dari Sabang hingga Merauke, tetap tenang dan tidak terpengaruh situasi ini.

Komarudin menyatakan, “Pesan dari Ketua Umum kepada seluruh kader dan simpatisan adalah PDIP sudah terbiasa menghadapi tekanan, kami memiliki napas yang panjang.”

Komarudin juga menambahkan bahwa Megawati menginstruksikan agar jaringan PDIP tetap tenang dan waspada dalam menghadapi segala kemungkinan yang terburuk.

“Jaringan PDIP diminta untuk tetap tenang dan siap siaga menghadapi situasi apa pun,” ujarnya.

Namun, Komarudin menegaskan bahwa Megawati akan langsung mengambil alih komando dan tidak akan menunjuk Pelaksana Tugas (PLT) Sekjen untuk sementara waktu.

“Mengingat situasi ini, Megawati akan mengambil alih komando dan tidak akan menunjuk PLT Sekjen,” tambahnya.

Sebagai informasi, pada Kamis (20/2/2025), KPK resmi menahan Hasto Kristiyanto setelah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR RI.

Hasto selesai diperiksa sekitar pukul 18.09 WIB di Gedung Merah Putih KPK dan kemudian dibawa ke ruang konferensi pers untuk pengumuman resmi penahanannya.

Dalam kasus ini, Hasto dituduh memberikan hadiah atau janji kepada Wahyu Setiawan, anggota KPU RI periode 2017-2022, terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024.

“Kasus ini melibatkan pemberian hadiah atau janji oleh Hasto bersama Harun Masiku kepada Wahyu Setiawan untuk penetapan anggota DPR RI.” ujar ketua KPK Setyo Budiyanto.

Selain itu, Hasto juga terlibat dalam kasus perintangan penyidikan yang menjerat Harun Masiku.

“Hasto bersama beberapa pihak lainnya diduga sengaja menghalangi penyidikan kasus korupsi yang terkait dengan penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024,” jelas Setyo.

Baca Juga :  KPK Lakukan Verifikasi Terkait Dugaan Suap dalam Pemilihan Ketua DPD