Pintasan.co, Jakarta – Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, memaparkan hasil evaluasi terkait kasus perundungan di Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Anestesi Universitas Diponegoro (Undip).
Pernyataan tersebut disampaikannya saat rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI yang berlangsung di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa(29/04/2025).
Ia menjelaskan bahwa Kementerian Kesehatan sebelumnya telah meminta Inspektorat Jenderal Kemenkes dan Inspektorat Jenderal Ristek Dikti untuk bersama-sama melakukan evaluasi terhadap sistem pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro serta di RS dr. Kariadi Semarang.
Evaluasi tersebut telah selesai dilakukan dan hasilnya sudah diterima oleh Kementerian Kesehatan.
“Sampai sekarang laporannya sudah masuk dan sudah kelihatan progresnya yang baik,” kata Budi.
Budi menyampaikan bahwa laporan hasil evaluasi itu akan menjadi dasar pertimbangan Kementerian Kesehatan dalam memutuskan pengaktifan kembali program PPDS Anestesi Undip di RS dr. Kariadi.
“Kalau itu sudah diperbaiki, maka rencananya kita akan aktifkan kembali,” kata Budi.
“Tinggal kita tentukan. Begitu ini semuanya sudah terpenuhi, kita akan mulai lagi. Itu dari perbaikan secara sistematis,” tambahnya.
Sebelumnya, Kementerian Kesehatan telah membekukan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Anestesi Universitas Diponegoro di RS dr. Kariadi akibat kasus perundungan dan pemerasan. Insiden ini menyebabkan meninggalnya Aulia Risma, salah satu peserta program.
Dalam kasus tersebut, tiga orang telah ditetapkan sebagai tersangka, yaitu Ketua Program Studi PPDS Anestesi Undip Eko Nugroho, staf administrasi Sri Maryani, dan senior korban, dr. Zara Yupita Azra.
