Pintasan.co, Jakarta – Muhammad Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri RI, menekankan bahwa pemerintah daerah diperbolehkan untuk mengadakan kegiatan di hotel dan restoran.
Kebijakan efisiensi anggaran tidak mengimplikasikan larangan untuk mengadakan rapat atau pertemuan yang dianggap penting di hotel atau restoran. “Kita harus memikirkan juga hotel-hotel restoran, mereka juga punya karyawan, mereka juga punya apa supply chain (rantai pasokan) makanan segala macam (yang) kita makan sekarang ini,” ujar Tito Karnavian, dilansir dari detikNews, Rabu (4/6/2025).
Hal tersebut disampaikan oleh Mendagri pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) di Hotel Lombok Raya, Rabu (4/6/2025).
Kegiatan tersebur dengan mengangkat tema ‘Bangkit Bersama Menuju NTB Provinsi Kepulauan yang Makmur Mendunia’.
Ia menyatakan bahwa pertemuan di hotel atau restoran dapat dilakukan selama memberikan manfaat yang signifikan dan tidak berlebihan. Langkah ini juga berfungsi untuk menghidupkan industri perhotelan.
Bahkan, katanya, bahwa ia mendapatkan petunjuk langsung dari Presiden RI Prabowo Subianto agar sektor perhotelan dan restoran tetap berjalan di tengah upaya efisiensi.
Ia juga menjelaskan bahwa memang diperbolehkan untuk mengurangi anggaran dalam pelaksanaan kegiatan di hotel dan restoran selama efisiensi diterapkan.
Akan tetapi, Pemerintah daerah pun harus memikirkan keberlanjutan dari usaha sektor itu. Menurutnya mengurangi boleh, tapi jangan sama sekali tidak ada alokasi anggarannya.
Pemerintah daerah diperbolehkan untuk mengadakan kegiatan di hotel dan restoran yang hampir bangkrut, agar mereka dapat bertahan. ia juga mendorong agar kegiatan tetap dilaksanakan di hotel dan restoran, terutama yang berada dalam kondisi kritis.
Lebih lanjut Tito menyatakan bahwa APBD mempunyai peran penting dalam meningkatkan jumlah uang yang beredar di masyarakat serta menarik perhatian sektor swasta untuk beroperasi. “Kalau swastanya tidak hidup, jangan harap akan bisa melompat (perekonomiannya),” imbuh Tito.
