Pintasan.co, Jakarta – Kementerian Koordinator Bidang Pangan terus memperkuat sinergi lintas kementerian dan lembaga untuk menjaga ketahanan pangan nasional.
Upaya ini difokuskan pada antisipasi dampak bencana alam, penetapan kebutuhan pangan tahun 2026, serta pengamanan pasokan dan stabilitas harga menjelang Natal dan Tahun Baru.
Dalam rapat koordinasi terbaru, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan menekankan pentingnya langkah terpadu pemerintah pusat guna mempercepat pemulihan sektor pangan di tiga provinsi di Pulau Sumatera yang terdampak bencana.
Pemulihan difokuskan pada ketersediaan pangan dan perbaikan infrastruktur pendukung, seperti pasar rakyat dan jalur distribusi utama.
Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa hasil penetapan Neraca Komoditas Pangan Tahun 2026 menunjukkan kondisi pasokan nasional berada dalam keadaan aman dan terkendali.
Produksi beras nasional diproyeksikan mencapai sekitar 34,7 juta ton, sementara kebutuhan nasional berada di kisaran 31 juta ton, sehingga terdapat surplus yang dinilai cukup untuk memenuhi konsumsi masyarakat.
Kondisi serupa juga terjadi pada komoditas jagung, dengan estimasi produksi sekitar 18 juta ton yang mampu mencukupi kebutuhan dalam negeri.
Untuk komoditas ubi kayu, produksi nasional diperkirakan melebihi kebutuhan konsumsi, sehingga dapat menopang kebutuhan pangan sekaligus bahan baku industri secara berkelanjutan.
Sementara itu, neraca pasokan bawang putih dan daging lembu disusun secara terukur berdasarkan kapasitas produksi dan kebutuhan nasional.
Khusus daging lembu, pemenuhan kebutuhan dirancang melalui kombinasi produksi dalam negeri dan pengelolaan pasokan yang terencana guna menjaga ketersediaan serta stabilitas harga sepanjang 2026.
Sejalan dengan evaluasi tersebut, pemerintah menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan beras, baik untuk konsumsi masyarakat maupun industri, akan sepenuhnya mengandalkan produksi dalam negeri.
Hasil evaluasi lintas kementerian menyimpulkan kapasitas produksi nasional mencukupi, sehingga tidak ditetapkan kebijakan impor beras untuk tahun 2026.
Usulan tambahan beras untuk kebutuhan industri pun disepakati untuk ditunda sambil menunggu evaluasi lanjutan.
Pemerintah juga menaruh perhatian serius pada stabilitas harga pangan di tingkat konsumen.
Sebagai bentuk komitmen menjaga keterjangkauan harga, kebijakan Domestic Price Obligation (DPO) dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Goreng Rakyat tetap dipertahankan sebesar Rp15.700 per liter, sama seperti ketentuan tahun sebelumnya.
Menjelang Natal dan Tahun Baru, pemerintah memastikan pasokan pangan nasional berada dalam kondisi aman dengan ketersediaan yang mencukupi dan harga yang relatif stabil.
Pemantauan, pengendalian, serta koordinasi lintas kementerian terus dilakukan agar distribusi pangan berjalan lancar hingga ke seluruh wilayah.
Selain itu, Kemenko Bidang Pangan juga memprioritaskan pemulihan aktivitas perdagangan pascabencana banjir.
Berdasarkan pendataan, tercatat 112 pasar rakyat mengalami kerusakan, terdiri dari 65 pasar di Aceh, 44 pasar di Sumatera Utara, dan 3 pasar di Sumatera Barat.
Bersama Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pekerjaan Umum, pemerintah menindaklanjuti pembangunan dan rehabilitasi pasar agar aktivitas ekonomi dan distribusi pangan dapat kembali berjalan secara bertahap serta kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.
