Pintasan.co – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana melakukan penelusuran menyeluruh terhadap anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada pekan depan.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan efisiensi dan mencegah adanya penganggaran ganda dalam pelaksanaan program prioritas tersebut.
Ditemui di Jakarta, Selasa (20/1/2026), Purbaya menyampaikan bahwa pagu anggaran MBG tahun berjalan tetap dipatok sebesar Rp335 triliun. Meski demikian, Kementerian Keuangan akan meninjau ulang rencana belanja secara detail agar dana yang tersedia dapat terserap secara optimal.
“Pekan depan akan kami cek satu per satu pos anggarannya. Kami ingin melihat apakah ada komponen yang tumpang tindih,” kata Purbaya.
Ia menyinggung pengalaman tahun anggaran sebelumnya, di mana terdapat alokasi belanja yang dinilai kurang efektif. Salah satunya adalah pengadaan kendaraan roda dua untuk mendukung operasional program MBG yang hingga akhir tahun belum sepenuhnya dimanfaatkan.
“Kalau memang masih ada pos seperti itu dan tidak dibutuhkan, tentu bisa kita evaluasi dan coret. Tapi nanti kita pastikan dulu,” ujarnya.
Berkaca pada realisasi tahun lalu, Purbaya memperkirakan serapan anggaran MBG tahun ini tidak akan mencapai pagu maksimal. Ia memproyeksikan kebutuhan riil anggaran berada di kisaran Rp200 triliun.
“Dari hitungan awal, sekitar Rp200 triliun sebenarnya sudah cukup. Tapi nanti kita lihat lagi. Yang jelas, kami hanya akan memangkas bagian yang tidak efisien. Program MBG ini tetap kami nilai sangat baik dan akan terus didukung agar pelaksanaannya maksimal,” jelasnya.
Data Kementerian Keuangan mencatat, hingga 31 Desember 2025, realisasi anggaran program MBG mencapai Rp51,5 triliun atau sekitar 72,5 persen dari total pagu Rp71 triliun dalam APBN 2025. Dari jumlah tersebut, nilai manfaat langsung yang diterima masyarakat mencapai Rp43,3 triliun.
Anggaran tersebut digunakan untuk penyediaan makanan bergizi bagi siswa, balita, ibu hamil dan menyusui, serta guru dan tenaga kependidikan di berbagai daerah di Indonesia.
Secara kuantitatif, penerima manfaat program MBG hingga akhir 2025 tercatat sebanyak 56,13 juta orang dari target 82,9 juta penerima di 38 provinsi. Program ini juga melibatkan 19.343 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan menyerap tenaga kerja hingga 789.319 orang.
Untuk tahun anggaran 2026, pemerintah kembali mengalokasikan dana sebesar Rp335 triliun guna melanjutkan program MBG. Dari total tersebut, belanja yang disalurkan melalui kementerian dan lembaga, khususnya Badan Gizi Nasional (BGN), sebesar Rp268 triliun. Sementara itu, Rp67 triliun atau sekitar 20 persen dari anggaran disiapkan sebagai cadangan.
Sebelumnya, dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI pada September 2025, Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan bahwa porsi terbesar anggaran, yakni sekitar 95,4 persen atau Rp255,5 triliun, dialokasikan untuk program pemenuhan gizi nasional. Adapun sisanya, sekitar 4,6 persen atau Rp12,4 triliun, digunakan untuk mendukung kebutuhan manajemen program.
