Pintasan.co, Jakarta – Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, secara resmi membubarkan parlemen pada Jumat, 23 Januari 2026, sebagai langkah awal menuju penyelenggaraan pemilihan umum kilat yang dijadwalkan berlangsung pada 8 Februari mendatang.
Keputusan ini diambil hanya tiga bulan setelah Takaichi mencatat sejarah sebagai perdana menteri perempuan pertama Jepang.
Pembubaran majelis rendah dilakukan usai Ketua Parlemen membacakan surat resmi dalam sidang pleno.
Prosesi tersebut disambut sorakan “banzai” dari para anggota parlemen. Mengutip Al Jazeera, pembubaran majelis rendah yang beranggotakan 465 orang itu secara otomatis menandai dimulainya masa kampanye selama 12 hari, yang akan dimulai pada Selasa pekan depan.
Sebelumnya, Takaichi telah menyampaikan rencana pemilu dini pada Senin. Ia berharap momentum tingginya tingkat dukungan publik terhadap kabinetnya dapat dimanfaatkan untuk memperkuat posisi partai berkuasa.
Modal Popularitas Takaichi
Meski tingkat persetujuan publik terhadap kabinet Takaichi berada di kisaran 70 persen, koalisi pemerintah yang terdiri dari Partai Demokrat Liberal (LDP) dan Partai Inovasi Jepang (JIP) hanya menguasai mayoritas tipis di majelis rendah.
Di sisi lain, LDP masih dibayangi rendahnya kepercayaan publik serta sejumlah skandal yang mencoreng citra partai.
Profesor politik Universitas Tsukuba, Hidehiro Yamamoto, menilai belum tentu tingginya popularitas kabinet Takaichi akan berbanding lurus dengan dukungan terhadap LDP.
“Perhatian publik saat ini lebih tertuju pada kebijakan pemerintah dalam menangani inflasi,” ujarnya.
Sementara itu, survei yang dikutip CNA menunjukkan tingkat dukungan terhadap kabinet Takaichi mencapai sekitar 90 persen di kalangan pemilih berusia di bawah 30 tahun.
Data tersebut berdasarkan jajak pendapat Sankei Shimbun dan Fuji Television pada akhir Desember.
Inflasi, Beras, dan Ketegangan Regional
Laporan NHK menyebutkan bahwa lonjakan harga kebutuhan pokok serta kebijakan keamanan di tengah meningkatnya ketegangan dengan Cina menjadi isu utama dalam kampanye pemilu.
Hubungan Jepang dan Cina memburuk sejak November lalu setelah Takaichi menyatakan kemungkinan keterlibatan Jepang apabila Cina melakukan langkah militer terhadap Taiwan.
Pernyataan tersebut memicu respons balasan berupa tekanan ekonomi dan diplomatik dari Beijing.
Data resmi pemerintah yang dirilis pada Jumat menunjukkan inflasi Jepang melambat menjadi 2,4 persen secara tahunan pada Desember, turun dari 3 persen pada November.
Penurunan ini dipengaruhi oleh subsidi listrik dan gas, meskipun angka inflasi masih berada di atas target Bank Sentral Jepang sebesar 2 persen.
Harga beras pun menjadi sorotan, setelah sempat melonjak lebih dari dua kali lipat pada pertengahan 2025 dan hingga kini masih tercatat meningkat lebih dari 34 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Ketidakpuasan publik terhadap lonjakan harga kebutuhan hidup sebelumnya turut berkontribusi pada lengsernya Perdana Menteri Shigeru Ishiba, yang kemudian digantikan oleh Takaichi pada Oktober lalu.
Mengutip Kyodo News, baik kubu pemerintah maupun oposisi kini mengusulkan penghapusan pajak konsumsi untuk bahan pangan sebagai langkah meredam tekanan inflasi rumah tangga.
