Pintasan.co – Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menegaskan kesiapan institusinya untuk mengawal dan mendukung penuh agenda strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Dukungan tersebut mencakup berbagai program prioritas nasional, mulai dari swasembada pangan, swasembada energi, hingga hilirisasi industri.
“Polri memiliki komitmen untuk mendukung dan mengawal penuh program kerja pemerintah, khususnya di bidang swasembada pangan, swasembada energi, dan juga hilirisasi, dan program-program lain yang tercatat dalam program prioritas di rencana kerja pemerintah,” kata Listyo Sigit usai Rapat Pimpinan Polri 2026 di Jakarta Timur, Selasa.
Kapolri menilai, peran Polri dalam mengawal kebijakan pemerintah bukan hanya sebatas pengamanan, tetapi juga menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) agar iklim pembangunan dan pertumbuhan ekonomi berjalan kondusif. Ia berharap sinergi yang terbangun antara Polri dan pemerintah dapat memperkuat fondasi Indonesia sebagai negara yang berdaulat sekaligus sejahtera.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memberikan apresiasi atas keterlibatan Polri dalam berbagai program strategis pemerintah, khususnya di sektor pangan. Ia menilai dukungan aparat kepolisian turut membantu kelancaran program dari tingkat pusat hingga daerah.
“(Atas) dukungan Polri, kami terima kasih banyak, mulai dari tingkat kabupaten di Polres, Polda, sampai di pusat,” ujar Zulkifli Hasan.
Zulhas mengungkapkan, pada fase awal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Badan Gizi Nasional (BGN) sempat menghadapi kendala dalam pembangunan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dukungan Polri dalam penyediaan dan pembangunan fasilitas tersebut dinilai sangat membantu percepatan program.
“Polri dapurnya terbaik. Saya ke mana-mana ke daerah, saya selalu berkunjung, dan dapur yang SP-nya (Satuan Pelayanan) Polri termasuk yang terbaik,” katanya.
Selain itu, Zulhas juga menyinggung peran Polri dalam membantu koordinasi lintas kementerian, termasuk ketika Kementerian Pertanian menghadapi dinamika penetapan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen (GKP) sebesar Rp6.500 per kilogram. Menurut dia, keterlibatan Kapolri dalam forum koordinasi Kemenko Pangan turut memperkuat dukungan di lapangan agar kebijakan dapat berjalan efektif.
