Pintasan.co, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, meminta seluruh jajaran di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mendukung transformasi dan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan roda pemerintahan.
Dukungan yang diberikan termasuk memastikan berbagai program yang dijalankan pemerintah daerah (pemda) selaras dengan arah kebijakan Presiden.
Pesan tersebut disampaikan Tito dalam kegiatan pelantikan Wakil Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, dan Pejabat Administrator di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Kamis (12/2/2026). Dikutip dari Kompas.com
Pada kesempatan itu, Tito menekankan pentingnya memahami pemikiran strategis Presiden, khususnya dalam menghadapi dinamika geopolitik global dan perubahan paradigma pembangunan.
Ia menyebut, salah satu kata kunci yang perlu dicatat oleh seluruh jajaran Kemendagri adalah transformasi serta revolusi cara berpikir dan bekerja.
Menurut Tito, aparatur sipil negara (ASN) yang unggul dalam mengelola administrasi pemerintahan menjadi salah satu syarat tata kelola negara yang baik.
“Artinya, perubahan yang sangat mendasar, yang akan bergerak cepat, revolutif,” ucapnya.
Tito menilai Indonesia harus memperkuat ketahanan nasional dan kemandirian di berbagai sektor di tengah konteks global yang semakin kompetitif dan tidak menentu.
Hal tersebut tidak hanya menyangkut pertahanan negara, tetapi juga pangan, energi, dan ekonomi. Oleh karena itu, Presiden Prabowo banyak melahirkan program yang mengarah pada ketahanan di berbagai sektor kehidupan.
Tito menegaskan bahwa Kemendagri memiliki peran strategis dalam mengawal pemda agar sejalan dengan arah kebijakan pemerintah pusat.
Untuk itu, seluruh jajaran Kemendagri harus memahami paradigma besar yang sedang dibangun pemerintah, termasuk penguatan ekonomi sosial kerakyatan yang berpihak kepada masyarakat luas.
“Semuanya harus paham, kalau tidak akan terjebak dalam pemikiran sektoral,” ungkap Tito.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa perubahan arah kebijakan menuju ekonomi sosial kerakyatan menuntut peran aktif pemerintah dalam memastikan kesejahteraan masyarakat.
Tito menilai intervensi negara penting untuk memperkuat kelompok masyarakat berdaya beli rendah. “Semua kebijakan beliau (Presiden Prabowo) berorientasi kepada ciri khas sosialisme kerakyatan, yakni adanya intervensi pemerintah, campur tangan pemerintah dalam ekonomi dan pasar,” terang Tito.
