Pintasan.co, Surabaya – Ketegangan geopolitik global yang terjadi di berbagai kawasan dunia, khususnya di Timur Tengah, dinilai memberikan dampak signifikan terhadap stabilitas energi internasional. Gangguan rantai pasok serta fluktuasi harga minyak mentah dunia yang sempat menembus di atas 100 dolar AS per barel menjadi tantangan serius bagi banyak negara, termasuk Indonesia.
Menanggapi kondisi tersebut, Ketua DPD Gerakan Mahasiswa Pelajar Kebangsaan (GMPK) Jawa Timur, Rafly Rayhan Al-Khajri, menilai langkah Presiden RI Prabowo Subianto dalam menjaga stabilitas harga bahan bakar minyak (BBM) sebagai kebijakan yang berani dan strategis.
Menurut Rafly, keputusan pemerintah untuk menahan harga BBM per April 2026 di tengah gejolak global bukan sekadar kebijakan populis, melainkan bagian dari strategi besar yang bertujuan menjaga fondasi ekonomi nasional tetap kuat.
“Di tengah instabilitas geopolitik dunia, Presiden Prabowo telah melakukan langkah berani dengan memprioritaskan stabilitas nasional melalui kebijakan menjaga harga BBM. Ini merupakan implementasi nyata dari strategi besar untuk melindungi daya beli masyarakat,” ujar Rafly dalam keterangannya.
Ia menjelaskan, kenaikan harga BBM kerap memicu efek domino terhadap berbagai sektor, mulai dari transportasi hingga harga kebutuhan pokok. Oleh karena itu, menjaga stabilitas harga energi menjadi kunci dalam mengendalikan inflasi dan menjaga daya beli masyarakat.
Rafly juga menilai bahwa kebijakan tersebut menunjukkan pemahaman pemerintah terhadap psikologi pasar dan kondisi sosial masyarakat. Dengan harga BBM yang stabil, masyarakat mendapatkan kepastian ekonomi di tengah ketidakpastian global.
“Stabilitas nasional tidak hanya berbicara soal keamanan, tetapi juga kesejahteraan masyarakat. Ketika harga energi stabil, maka inflasi dapat dikendalikan dan aktivitas ekonomi tetap berjalan,” tambahnya.
Berdasarkan sejumlah proyeksi, tingkat inflasi Indonesia pada 2026 diperkirakan tetap terkendali di kisaran 2,7 persen. Hal ini dinilai menjadi salah satu dampak positif dari kebijakan stabilisasi harga energi yang dilakukan pemerintah.
Meski demikian, Rafly mengingatkan bahwa kebijakan menahan harga BBM juga memiliki konsekuensi terhadap kondisi fiskal negara. Pemerintah perlu menyiapkan anggaran yang cukup besar untuk menjaga stabilitas tersebut.
“Keberanian pemerintah ini tentu harus diimbangi dengan kesadaran masyarakat. Kita tidak bisa hanya menuntut harga murah tanpa ikut berkontribusi melalui penghematan energi,” tegasnya.
Ia turut mengapresiasi langkah pemerintah dalam mendorong efisiensi energi, salah satunya melalui kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) yang dinilai mampu menekan konsumsi BBM secara signifikan.
Lebih lanjut, Rafly menekankan pentingnya membangun kesadaran kolektif dalam menjaga ketahanan energi nasional. Menurutnya, penghematan energi bukan sekadar pilihan, melainkan bagian dari tanggung jawab bersama dalam menjaga stabilitas ekonomi negara.
Disisi lain, ia melihat kebijakan stabilisasi harga BBM juga memberikan ruang bagi pemerintah untuk mempercepat transisi energi dan diversifikasi sumber energi domestik.
“Kebijakan ini memberi waktu bagi Indonesia untuk melakukan transisi energi secara lebih terencana. Pemerintah hadir sebagai pelindung masyarakat di tengah tekanan global,” ujarnya.
Sebagai penutup, Rafly menegaskan bahwa strategi pemerintah akan berhasil apabila didukung oleh seluruh elemen bangsa.
“Kita harus bersiap menghadapi krisis energi tanpa harus panik. Stabilitas harga BBM adalah langkah tepat, namun harus diiringi dengan efisiensi dan inovasi untuk mencapai kemandirian energi di masa depan,” pungkasnya.
